Desa Didorong Berani Alokasikan Dana Desa untuk BUMDes

Pythag Kurniati    •    Selasa, 12 Dec 2017 17:24 WIB
dana desa
Desa Didorong Berani Alokasikan Dana Desa untuk BUMDes
Rakernas Papdesi bertajuk 'Desa Berdaulat, Desa Bersatu, Desa Berjejaring dan Berinovasi' di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah -- medcom.id/Pythag Kurniati

Boyolali: Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa se-Indonesia (Papdesi) mendorong desa berani mengalokasikan dana desa untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADes). Sejauh ini, banyak desa yang setengah-setengah mengalokasikan dana desa.

Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), pada 2017 terdapat 22.000 BUMDes. Namun, rata-rata setiap desa hanya mengalokasikan 1-2% dari total dana desa untuk BUMDes.

Ketua Dewan Pembina Papdesi Budiman Sujatmiko mengatakan dana desa bisa menjadikan desa madniri jika digunakan sebagai modal dan pengembangan BUMDes. Namun, keberanian desa mengalokasikan dana desa untuk BUMDes seringkali terganjal beberapa hal.

"Misalnya kapasitas manusia, potensi daerah, dan akses pasar," kata Budiman saat Rakernas Papdesi bertajuk 'Desa Berdaulat, Desa Bersatu, Desa Berjejaring dan Berinovasi' di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, Selasa, 12 Desember 2017.

Potensi daerah, lanjut Budiman, erat kaitannya dengan kapasitas sumber daya manusia di desa. Jika tidak memiliki potensi alam, pemerintah desa bisa menggali potensi lainnya.

Budiman mencontohkan, ada desa yang memiliki usaha IT meski tidak memiliki potensi alam. "Jadi, potensi itu tergantung manusianya," lanjutnya.

Menurut Budiman, Papdesi juga akan memberikan pelatihan capacity building pada kepala desa di Indonesia. Selain kapasitas sumber daya manusia desa, akses pasar pun seringkali menjadi kendala.

Menyikapi hal ini, PAPDESI menjembatani desa-desa memperoleh akses pasar yang lebih luas. Salah satu contohnya, Desa Pandak di Kecamatan Baturaden, Banyumas.

Desa tersebut telah bekerja sama dengan Korea Selatan membuat taman wisata. Tidak hanya dalam hal investasi, kerja sama BUMDes pun bisa dibangun dari transfer ilmu pengetahuan dengan negara-negara lain.

Kendala lain, banyak desa yang belum memahami secara menyeluruh mengenai aturan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Misalnya, antardesa bisa melakukan kerja sama membangun BUMADes.

"Rakernas ini akan memahamkan pada desa di 20 provinsi di Indonesia yang tergabung dalam PAPDESI," terang Budiman.

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nata Irawan menambahkan, didirikannya BUMDes harus diimbangi sejumlah kesiapan. Ia tak ingin BUMDes hanya sekedar berdiri, namun tak memberi manfaat bagi desa.

"Kalau BUMDes hanya sekedar papan nama, kami tidak menghendaki itu," tandasnya.

Nata menambahkan, masyarakat desa bisa menentukan prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan saran pemerintah pusat. Empat program prioritas yang disarankan yakni Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prokades), BUMDes, gedung olah raga dan embung.

"Silakan masyarakat desa tentukan prioritas sesuai kebutuhan," kata dia.

Sebagai informasi, Rakernas Papdesi dihadiri desa dari 20 provinsi di Indonesia. Antara lain Jawa Timur, Jawa Tengah, Aceh, Lampung, DIY, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Maluku Utara, dan NTT.


(NIN)