Lokasi Pelantikan Gubernur DIY Masih Simpang Siur

Patricia Vicka    •    Senin, 02 Oct 2017 17:13 WIB
yogyakarta
Lokasi Pelantikan Gubernur DIY Masih Simpang Siur
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan HB X (kiri) bersama Wakil Gubernur DIY Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Paku Alam X (kedua kiri) -- MI/Agus Utantoro

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Presiden Joko Widodo melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, pelantikan gubernur dan wakil gubernur Yogyakarta akan dilakukan di Gedung Agung Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, Pemda dan DPRD DIY mengaku belum mengetahui terkait rencana tersebut.

"Saya tahu pelantikan di Yogyakarta justru dari media. Belum ada pemberitahuan langsung atau surat pada kami," kata Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Benny Suharsono, Senin 2 Oktober 2017.

Benny menegaskan, pihaknya siap membantu proses pelantikan, baik di Jakarta maupun di Yogyakarta. Termasuk dari segi alokasi anggaran dan keamanan.

(Baca: Mendagri Sudah Serahkan Administrasi Pelantikan Gubernur DKI dan DIY)

Menurut Benny, pemda sudah jauh-jauh hari menyiapkan beberapa opsi dan alternatif pelantikan. Di antaranya sudah menyiapkan pelaksana tugas sementara (plt) gubenur dan wagub jika pelantikan dilaksanakan di Jakarta.

Dari segi anggaran, lanjut Benny, pelantikan di Yogyakarta bisa lebih hemat dibanding Jakarta. Karena tak perlu mengeluarkan uang untuk akomodasi keluarga gubernur dan wagub.

"Masyarakat juga bisa berpartisipasi membantu keamanan dan panitia pelantikan di sini," terangnya.

Senada, Wakil Ketua DPRD DIY Arif Noor Hartanto mengaku, belum mendapat informasi terkait lokasi pelantikan gubernur dan wakil gubernur. Ia mengatakan, pemerintah pusat perlu memberi penjelasan kepada masyarakat jika pelantikan dilakukan di Yogyakarta.

(Baca: Mendagri Konsultasikan Pelantikan Gubernur DIY)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, disebutkan jika Presiden melantik seluruh kepala daerah di Ibu Kota Negara. Tak adanya penjelasan pelantikan di Yogyakarta dikhawatirkan menimbulkan pemikiran buruk di masyarakat.

"Harus dijelaskan ke publik kenapa dilantik di Yogyakarta, agar tidak menimbulkan pemikiran jika pelantikan menyalahi peraturan yang ada," katanya.

Sebagai informasi, masa jabatan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Wakil Gubernur Paku Alam X akan berakhir pada 10 Oktober 2017. Rencananya, Presiden Joko Widodo kembali melantik keduanya untuk periode jabatan 2017-2022.


(NIN)