Sleman Peringkat Teratas Kasus Kekerasan Terhadap Istri di DIY

Ahmad Mustaqim    •    Sabtu, 23 Dec 2017 12:37 WIB
kekerasan
Sleman Peringkat Teratas Kasus Kekerasan Terhadap Istri di DIY
ilustrasi Medcom.id

Yogyakarta: Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Daerah Istimewa Yogyakarta konsisten tinggi. Organisasi yang fokus mengadvokasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Rifka Annisa Women Crisis Centre, mencatat setiap tahunnya rata-rata 300-an kasus rentang 2010 hingga 2017. Artinya, hampir setiap hari organisasi tersebut mendapat aduan soal kekerasan.

Ada pun rincian kasus yang ditangani Rifka Annisa Women Crisis Centre, yakni 321 pada 2010; 347 (2011); 303 (2012); 326 (2013); 252 (2014); 322 (2015); 325 (2016); dan 287 (Januari- 6 Desember 2017). "Kami seperti setiap hari mendapat aduan tindak kekerasan," kata Manajer Humas dan Media Rifka Annisa Women Crisis Centre, Defirentia One dalam focus group discussion di Kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta pada Jumat malam, 22 Desember 2017. 

Defirentia bilang, khusus pada 2017, kasus kekerasan terhadap istri dengan total sebanyak 209 kasus. Sementara, ada kasus kekerasan dalam pacaran dengan 13 kasus, kekerasan dalam keluarga (14), pelecehan seksual (14), perkosaan (28), dan lain-lain (9). Dari total kasus 2017, Kabupaten Sleman menduduki peringkat teratas jumlah kejadian kasus kekerasan, yakni 99 kasus. Usai Sleman disusul Kota Yogyakarta (63 kasus); Bantul (53); Gunungkidul (18); dan Kulon Progo (15). 

Dari kategori usia, tindak kekerasan terjadi di segala umur, meliputi umur remaja awal (12-17 tahun) ada 17 kasus; remaja akhir (18-25 tahun) ada 38 kasus; dewasa awal (26-35 tahun) ada 86 kasus; dewasa akhir (36-45 tahun) 91 kasus. "Lebih memprihatinkan kasus kekerasan seksual banyak terjadi pada usia remaja. Perkosaan banyak terjadi pada remaja awal dalam usia 12-17 tahun, sebanyak 12 kasus," ujar Defirentia. 

Menurut Defirentia, tingginya kasus pemerkosaan di usia remaja disebabkan sejumlah faktor. Salah satu faktor penyebabnya yakni soal penggunaan teknologi yang disalahgunakan. Kemudian persoalan rendahnya pengetahuan kesehatan reproduksi. Ia menyebut, remaja memang rawan menjadi korban dan pelaku kekerasan seksual.

Selain itu, kelompok disabilitas juga ikut menjadi bagian korban tindak kekerasan. Setidaknya, ada lima kasus yang terjadi selama 2017. Kelompok disabilitas yang jadi korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak biasanya tuna grahita serta keterbelakangan mental. 

"Dari kasus-kasus diatas yang masuk pengadilan ada 50 kasus perdata yang 22 kasus sudah putusan, lalu ada 27 kasus pidana. Ini kasus tak hanya 2017 karena kasus di tahun sebelumnya kadang baru selesai," tuturnya. 

Masih konsisten tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tak lepas dari konstruksi di masyarakat yang masih berpemikiran hidup mendominasi dan tak menghargai pada perempuan. Sejumlah hal itu menjadi indikasi peluang terjadinya tindak kekerasan. 

Dalam penanganan kasus, masih ada oknum tertentu yang terkadang meminta perdamaian saat terjadi kekerasan. Kasus demikian, lanjutnya, biasanya terjadi di desa. Permintaan perdamaian terkadang dimulai dengan penawaran penyelesaian kasus secara kekeluargaan atau bayar denda.

"Tapi setelah itu masalah tak akan selesai pada korban karena tetap mendapat  gunjungan dari tetangga. Masa depannya bila anak atau remaja akan suram. Dari 10 korban kira-kira hanya satu yang melanjutkan pendidikan," ungkapnya. 

Ia meminta pemerintah menguatkan pendidikan reproduksi, belajar berhubungan lawan jenis, serta pengetahuan bentuk-bentuk kekerasan. Bagi kelompok perempuan, Defirentia mendorong lebih meningkatkan kemampuan keberanian dan berkata tidak jika melakukan hubungan dalam situasi tidak baik. 

"Bagi laki-laki harus bisa mencegah diri agar meningkatkan penghormatan kepada perempuan. Keluarga juga punya peran penting dengan tidak membebankan pengetahuan ke sekolah, orang tua dan keluarga juga harus paham dengan situasi anak," jelasnya. 


(ALB)