Pengangkatan Perangkat Desa di Kendal Kisruh

Iswahyudi    •    Rabu, 27 Dec 2017 09:45 WIB
pemda
Pengangkatan Perangkat Desa di Kendal Kisruh
Paguyudan Calon Perangkat Desa Rangking Satu saat menyatakan sikap terkait kisruh pengangkatan perangkat desa -- medcom.id/Iswahyudi

Kendal: Bupati Kendal Mirna Anissa mengeluarkan surat edaran yang berisi penundaan pemberian rekomendasi dari para camat atas hasil seleksi pengangkatan perangkat desa. Surat edaran tersebut juga meminta inspektorat menindak lanjuti laporan para kepala desa yang menuntut seleksi ulang.

Pakar Hukum Tata Usaha Negara Edi Pranoto mengatakan bahwa peraturan bupati tentang pelaksanaan seleksi sudah jelas. Seleksi diserahkan kepada panitia dengan menunjuk pihak ketiga, dalam hal ini adalah Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Tengah.

"Pihak ketiga sudah melaksanakan seleksi dengan Computer Assisted Tes (CAT). Hasilnya sudah terlihat berdasarkan nilai tertinggi. Dari hasil seleksi ini, ada limit waktu satu hari pihak ketiga memberikan ke panitia seleksi dan meneruskan ke kepala desa," kata Edi di KEndal, Jawa Tengah, Selasa, 26 Desember 2017.

Kepala desa, lanjur Edi, kemudian menyampaikan hasil seleksi tersebut kepada camat untuk memberikan rekomendasi. Jika dalam tujuh hari rekomendasi dari camat tidak juga diberikan, kepala desa sudah bisa melantik calon perangkat desa yang dimaksud.

Edi menegaskan, surat yang dikeluarkan Bupati Kendal tidak mengikat dalam proses seleksi perangkat desa. "Surat edaran dari bupati tidak punya dasar legal stending. Dalam hal ini, bupati dan camat tidak punya kewenagan. Hanya kepala desa yang memiliki kewenangan," jelasnya.

Pada Perbub Nomor 51 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, wewenang bupati dalam proses seleksi perangkat desa tidak diatur. Ini menjelaskan jika surat edaran yang dikeluarkan Bupati Kendal tidak dapat menghentikan proses seleksi.

Menurut Edi, kepala desa yang main-main dengan keputusan rekomendasi perangkat desa dan tidak melaksanakan Perbub dianggap melanggar UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. "Apabila ada penyalahangunaan wewenang kekuasaan, maka akan dikenai sanksi admintrasi dari ringan, sedang, sampai berat," terangnya.

Kordinator Paguyuban Calon Perangkat Desa Rangking Satu Budi Riatanto menambahkan, ada pihak yang membuat kegaduhan di tengah upaya perbaikan sistem perekrutan perangkat desa dengan dalih temuan di lapangan. Sikap tersebut bentuk kewajaran, namun jangan digeneralisir untuk menciderai azas keadilan dan kebenaran.

"Salah satu tuntutan kami adalah menegaskan bahwa nilai kami benar-benar dari hasil soal yang kami kerjakan. Kaitan dengan sengketa hasil tes agar dapat diselesaikan di pengadilan, dalam hal ini PTUN, oleh pihak yang dirugikan," kata Budi.

Para calon perangkat desa tersebut juga meminta Pemerintah Kabupaten Kendal tidak bergeming dari desakan sekelompok oknum demi sebuah nilai kebenaran.


(NIN)