Organda DIY: MA Ngaco

Patricia Vicka    •    Kamis, 24 Aug 2017 12:22 WIB
taksi onlinepolemik taksi online
Organda DIY: MA <i>Ngaco</i>
Uji Kir taksi online. (Antara/Puspa Perwitasari)

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Keputusan Mahkamah Agung membatalkan 14 pasal dalam Permenhub 26 tahun 2017 dianggap bisa kembali memicu gesekan antar-pengemudi. Padahal, konflik antara taksi konvensional dan online sempat meredam.

“Alasan pencabutan 14 pasal itu ngaco. MA ngaco ambil keputusan ini,” ujar Ketua Organda Daerah Istimewa Yogyakarta Agus Andriyanto melalui sambungan telepon di Yogyakarta, Kamis, 24 Agustus 2017.

Baca: Putusan MA Bikin Biaya Taksi Online Kembali Murah
 
Ia menilai MA terlalu terburu-buru mengambil keputusan dan kurang memikirkan efek buruk jangka panjang di lapangan. Menurutnya keputusan ini berpotensi kembali menimbulkan konflik dan gesekan antara pengemudi taksi pelat hitam dengan taksi pelat kuning. Padahal, usai revisi Permenhub terbit pada Juli 2017, ketegangan antara dua kubu sudah mereda dan bisa ditekan.
 
“Setelah keluar Permenhub situasi sudah agak adem biarpun driver taksi argometer masih memperjuangkan soal penegakkan hukum. Sekarang setelah pembatalan MA, kondisi para pengemudi taksi argometer tambah panas,” katanya.
 
Oleh MA, 14 pasal dalam PM 26/2017 dinilai bertentangan pada UU 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. MA juga menilai taksi online telah mengubah persaingan usaha di bidang transportasi lebih sehat dari yang sebelumnya hanya dimonopoli beberapa kelompok.

Baca: Yogya Tetap Pakai Aturan Lama Taksi Online
 
Organda pusat, kata Agus, sudah membuat tim untuk melakukan peninjauan kembali pada keputusan MA itu. Sambil menunggu keputusan dan langkah selanjutnya, Organda DIY kini berfokus meredam konflik antar-pengemudi. 
 
Sementara itu, penasihat Paguyuban Taksi berargometer DIY (Kopetayo) Sutiman merasa kecewa dengan keputusan MA. Menurutnya Keputusan yang saling bertentangan di antara dua institusi ini merugikan rakyat kecil terutama sopir taksi. Ia memprediksi banyak perusahaan taksi di DIY yang gulung tikar akibat putusan ini.

“Perjuangan kami menegakkan Permenhub hampir berhasil. Tapi kini malah gagal total,” beber pria yang berprofesi sebagai sopir taksi Pamungkas-PrimkopPolda ini. 

Ia meminta pemerintah segera mengambil langkah tegas untuk memasukkan taksi online dalam peraturan taksi regular. Yakni, wajib memenuhi persyaratan seperti yang tercantum dalam UU 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. “Pemerintah harus tegas," katanya. Ia mengimbau seluruh sopir taksi argometer pelat kuning menahan diri.




(SAN)