Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD Gunungkidul Tembus Rp34 Juta

Ahmad Mustaqim    •    Selasa, 22 Aug 2017 17:27 WIB
dprd
Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD Gunungkidul Tembus Rp34 Juta
Foto ilustrasi. (Metrotvnews.com/Rizal)

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Besaran kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD Gunungkidul telah dibahas bersama pemerintah setempat. Total, para wakil rakyat di Gunungkidul itu bisa menerima hingga Rp34 juta lebih per bulan. Pembahasan kenaikan gaji DPRD ini berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. 

Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul, Drajad Ruswandono, mengatakan, usulan kenaikan gaji pokok anggota DPRD yakni pada kisaran Rp7-8 juta per bulan. Selain gaji pokok, ada pula alat kelengkapan lain yang mengalami kenaikan. 

"Tunjangan transportasi diajukan Rp7-8 juta per bulan dan komunikasi Rp10,5 juta," kata Drajad saat dihubungi pada Selasa, 22 Agustus 2017. 

Nilai gaji dan tunjangan di atas naik 100 persen lebih dari sebelumnya. Saat ini, besaran dan komponen penggajian legislator yakni Rp4,1 juta per bulan, sesuai Perda Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. 

Sementara itu, Ketua DPRD mendapat Rp6.286.650 per bulan, wakil ketua I, II, dan III masing-masing Rp5.026.356; Rp4.921.008 dan Rp4.578.600. Itu ditambah tunjangan alat kelengkapan Rp6,2 juta dan tunjangan perumahan Rp6,4 juta. Totalnya sekitar Rp15 juta per bulan.

Drajad mengatakan masih menanti kepastian kenaikan gaji dan tunjangan di tingkat DPRD DIY lantaran besaran penerimaan dewan di kabupaten/kota tak boleh melebihi di tingkat provinsi. 

"Penilaian kami sesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Kita siapkan anggaran Rp4 miliar sampai Rp5 miliar hingga akhir tahun. Anggaran ini akan kami ambil dari pos lain. Pos lain ini masih kami bahas," ungkapnya.

Ketua DPRD Gunungkidul, Suharno, mengatakan, kegiatan reses anggota dari yang semula tak digaji, menjadi digaji sebesar lima kali gaji pokok. Selain itu, fasilitas mobil dinas akan dikembalikan ke pemerintah karena adanya tunjangan tranaportasi. 

"Tapi soal ini semua, kenaikan gaji dan tunjangan anggota dewan masih berupa draf. Kita masih tunggu di tingkat provinsi dan payung hukum berupa Perda atau yang lain," katanya.


(SAN)