Konflik Agraria dan Kebebasan Pers Jadi Problem di Yogyakarta

Ahmad Mustaqim    •    Selasa, 26 Dec 2017 12:37 WIB
Konflik Agraria dan Kebebasan Pers Jadi Problem di Yogyakarta
Ketua AJI Yogyakarta, Anang Zakaria (kiri); dan Dosen dan Peneliti Media di Program Studi Ilmu Komunikasi UII, Masduki (kanan) dalam diskusi Diskusi Refleksi Akhir Tahun Media Massa dan Pelanggaran HAM di DIY selama 2017. Foto: Medcom.id/Ahmad Mustaqim

Yogyakarta: Problem agraria dan kebebasan pers di Yogyakarta masih menjadi permasalahan selama 2017. Tidak hanya itu, jurnalis tak begitu peduli dengan berbagai kasus yang terjadi dalam setahun belakang di Yogyakarta.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta Anang Zakaria menyebut masalah diskriminasi rasial berdasarkan Instruksi Gubernur DIY tahun 1975 tentang penyeragaman kebijakan pribumi hak atas tanah pada WNI non-pribumi yang masih berlaku, kerap luput oleh media.

Selain itu, adapula upaya pemerintah DIY menghidupkan aturan kolonial Belanda (Rijskblad) tahun 1918 Nomor 16 (Tanah Kasultanan) dan nomor 18 (Tanah Pakualaman). Hal itu dikuatkan dengan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY yang memfasilitasi sertifikasi Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PAG).

"Masalah SG dan PAG ini semestinya rampung 33 tahun lalu. Lahan SG dan PAG semestinya dikuasai negara," ujar Anang dalam Diskusi Refleksi Akhir Tahun Media Massa dan Pelanggaran HAM di DIY selama 2017, di Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, Selasa, 26 Desember 2017.

Ia juga menyatakan ada problem penggusuran dengan alasan pembangunan. Mulai dari penggusuran pemukiman warga di beberapa lokasi di Yogyakarta hingga yang hingga kini masih berjalan penggusuran permukiman warga di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Tengah pekan lalu, Komnas HAM sempat menyatakan dugaan adanya pelanggaran dalam proyek pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA).

"Lalu ada anggaran dana keistimewaan DIY tahun 2018 akan naik menjadi Rp1 triliun dan ini potensial korupsi. Dan juga demokrasi di DIY yang sekarat karena banyaknya aksi intoleran. Ini mengakibatkan pembatasan kebebasan berekspresi, upaya kritis dan berbuah persekusi," ungkapnya.

Menurut dia, media, dalam hal ini jurnalis,  selaiknya lebih mengutamakan prinsip demokrasi, keadilan, hingga supremasi hukum. Jurnalis, harus menjadi pengontrol kekuasaan dan korporasi.

Dosen dan Peneliti Media UII Masduki mengungkapkan, jurnalis semestinya memiliki kekuatan besar dalam mengawal beragam masalah di Yogyakarta. Namun, hal itu perlu dukungan perguruan tinggi yang kini terdapat banyak program studi komunikasi.

"Bahkan over load ya. Tapi itu jadi angin segar dalam dunia media," jelas kandidat doktor di Institut für Kommunikationswissenschaft (IfKW), University of Munich, Jerman ini.

Meski memiliki potensi besar, Masduki berujar posisi kebebasan pers di DIY saat ini cukup memperihatinkan. Jika posisi kebebasan pers di Indonesia berada pada peringkat 57 (2002) di dunia, kemudian merosot di peringkat 110-139 (2016).

"Saya berharap kebebasan pers cukup baik. Namun pada survei 2016, kebebasan pers di DIY ada di peringkat 9. Itu kan tidak bagus, harusnya nomor tiga atau nomor satu. Seharusnya tidak turun di tengah kompleksitas aktor di luar," ujarnya.

Muzayin Nazaruddin, yang juga peneliti media UII, menyatakan baik buruknya kondisi kebebasan pers bisa disebabkan faktor eksternal, seperti organisasi kemasyarakatan, serta internal, yakni pemilik media yang terkadang mengintervensi ruang redaksi.



 
(SUR)