Penyelesaian Pembebasan Lahan Bandara NYIA Ditarget Desember

Ahmad Mustaqim    •    Sabtu, 18 Nov 2017 08:38 WIB
bandara
Penyelesaian Pembebasan Lahan Bandara NYIA Ditarget Desember
Presiden meletakkan batu pertama sebagai penanda pembangunan Bandara Kulon Progo dimulai, Jumat, 27 Januari 2017, MTVN - Ahmad Mustaqim

Kulon Progo: PT Angkasa Pura I menargetkan penyelesaian pembebasan lahan tempat pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Desember 2017. Proses penyelesaian lahan warga yang kini masih ditempati dilakukan lewat konsinyasi di Pengadilan Negeri Wates Kulon Progo dan masih diproses.  

Sekretaris Proyek NYIA PT Angkasa Pura I, Didik Tjatur mengatakan pendaftaran konsinyasi untuk pembebasan lahan diperkirakan selesai selama bulan November. Menurut dia, ada sebanyak 96 bidang tanah yang belum didaftarkan konsinyasi ke pengadilan. 

Bidang tanah yang belum terregistrasi di pengadilan itu karena terkendala kelengkapan berkas, seperti belum memiliki peta blok. "Harapannya segera masuk pada penetapan sidang dan pembayaran ganti rugi," katanya ketika dihubungi pada Jumat, 17 November 2017. 

Setidaknya, sebanyak 299 bidang tanah dengan luasan 195,3 hektar telah teregister di pengadilan. Dari luasan itu, 160,2 hektar masuk tanah yang diklaim Pakualam Ground (PAG), sementara sekitar 35 hektar sisanya merupakan lahan warga. 

Didik menyayangkan masih ada penolakan warga atas proyek pembangunan bandara NYIA. Tak hanya menolak, sejumlah warga juga menolak dana ganti rugi pembebasan lahan yang telah dikonsinyasi di pengadilan. "Tapi pembangunan bandara tetap lanjut dan target operasional tetap April 2019," ujarnya. 

Humas Pengadilan Negeri Wates, Nur Kholida Dwiwati mengatakan ada 250 perkara konsinyasi yang teregistrasi saat ini. Dari perkara itu, 159 diantaranya putusan hukum, pencabutan 31 perkara, 11 perkara ditetapkan sidang, 51 perkara penawaran, dan 68 perkara dalam proses pencairan ganti rugi. 

Ia menyebut, ada Rp854,65 miliar uang ganti rugi tanah dan ditambah biaya kondinyasi yang dititipkan PT Angkasa Pura I ke pengadilan. "Sampai Oktober 2017, biaya ganti rugi yang telah dicairkan kepada warga terdampak sekitar Rp67,81 miliar. Total, sisa saldo dana yang ada per 31 Oktober mencapai Rp789,137 miliar," katanya. 

Selain itu, lanjutnya, dari jumlah uang itu ada uang senilai Rp701,512 miliar untuk konsinyasi tanah PAG. Uang tersebut dapat dicairkan bila perkara sudah mendapatkan putusan hukum tetap. 


(RRN)