Izin Operator Seluler yang Bocorkan Data Penduduk Bakal Dicabut

Patricia Vicka    •    Jumat, 03 Nov 2017 06:00 WIB
kominfotelekomunikasi
Izin Operator Seluler yang Bocorkan Data Penduduk Bakal Dicabut
Ilustrasi. MTVN/M Rizal

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) meminta masyarakat tak perlu khawatir soal keamanan data yang didaftarkan untuk kartu seluler. Sederet aturan dan sanksi sudah siap menjerat operator seluler yang terbukti menyalahgunakan data penduduk.

Salah satunya adalah pencabutan izin operator seluler.

Hasan menjami kerahasiaan data penduduk yang sudah mendaftarkan diri akan terjaga. Pasalnya, sudah ada perjanjian dan peraturan soal kerahasiaan data yang dibuat antara pemerintah dengan operator seluler sebelum Kemenkominfo mewajibkan pendaftaran NIK dan Nomor KK.

Tak hanya harus dirahasiakan, data juga masuk 'kotak besi' agar aman. "Persyaratan yang harus dipenuhi operator itu misalnya harus mengikuti ISO 27001. Dengan memenuhi ISO, sistem operator itu antiretas oleh hacker," terang Komisioner BRTI Taufik Hasan usai Dialog Mengupas Kebijakan Registrasi Ulang Simcard Prabayar di UGM Yogyakarta, Kamis 2 November 2017.

(Klik: Alasan Registrasi Ulang Kartu Prabayar Harus Pakai NIK dan NKK)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik adalah aturan yang mengawal data konsumen jaringan seluler.

Dalam UU nomor 36 tahun 1999, operator wajib merahasiakan data pelanggan dan tidak boleh membocorkannya. Jika ada yang membandel, pemerintah akan menjatuhkan sanksi.

Bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh operator seluler karena memberikan data pribadi, Hasan mendorong untuk tak ragu melaporkan pada pemerintah dan menuntut operator melalui jalur hukum. Cukup sodorkan bukti penyelewengan operator kepada pemerintah dan aparat hukum.

(Baca: Pakar IT Sebut Kebijakan Registrasi Kartu Seluler Niat Baik Pemerintah)

Ia mengajak masyarakat untuk segera mendaftarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK)  dan melalui registrasi simcard seluler sebelum 28 Februari 2018.




(SUR)