Bantuan dari Pemprov untuk SMA di Solo belum Cair

Pythag Kurniati    •    Sabtu, 12 Aug 2017 14:13 WIB
pendidikan
Bantuan dari Pemprov untuk SMA di Solo belum Cair
Bangunan SMAN 6 Solo, MTVN - Pythag

Metrotvnews.com, Solo: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki skema pemberian bantuan untuk siswa SMA/SMK negeri. Namun hingga delapan bulan pemprov mengelola SMA/SMK, skema itu belum berjalan.

Kepala SMAN 6 Solo, Agung Wijayanto, mengatakan pemerintah provinsi merencanakan bantuan bagi siswa yang dicairkan setiap tahun. Yaitu Rp140 ribu untuk siswa SMA/SMK dan Rp150 ribu untuk siswa sekolah luar biasa (SLB).

"Itu rencana bantuan dari provinsi. Dan itu pun belum turun hingga saat ini," ujar Agung saat ditemui di SMA 6 Solo, Jalan MR. Sartono Nomor 30, Nusukan, Banjarsari, Solo, Jumat 11 Agustus 2017.

Akhirnya, pihak sekolah membebankan biaya operasional itu kepada orang tua siswa. Keputusan itu berdasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Peran Serta Masyarakat (PSM).

Pada pasal 3, lanjut Agung, disebutkan pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Sehingga peran serta masyarakat dalam pendanaan pendidikan pada SMA/SMK sangat dibutuhkan.

"Merujuk Pergub itu, sekolah memiliki hak bisa menerima sumbangan orang tua. Dikelola dan digunakan untuk biaya operasional sekolah," paparnya.

Bila dibandingkan antara dikelola provinsi atau kota, ia berpendapat, beban orang tua murid saat SMA/SMK dikelola provinsi lebih banyak.

Sebelumnya, Agung melanjutkan, pemerintah kota mengalokasikan sekitar Rp 120 juta setahun yang digunakan untuk membayar listrik, telepon, internet dan lain sebagainya. Anggaran itu sudah masuk dalam Daftar Pengguna Anggaran (DPA) dan diterima oleh sekolah pada awal tahun.

Belum lagi Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) atau Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Solo (BPMKS) yang besarannya bisa mencapai Rp 500 juta satu sekolah dalam satu tahun.

"Sekarang dari provinsi (bantuan) masih nol. Jadi rencana bantuan yang Rp 140 ribu per siswa dari provinsi masih perhitungan. Maka kita alihkan menjadi beban orang tua. Tapi harus sesuai aturan pergub tadi," pungkasnya



(RRN)