Komisi II DPR Mempertanyakan Pengelolaan Dana Desa di Kendal

Iswahyudi    •    Kamis, 20 Apr 2017 17:36 WIB
dana desa
Komisi II DPR Mempertanyakan Pengelolaan Dana Desa di Kendal
Kunjungan kerja Komisi II DPR terkait pengelolaan dana desa melalui BUMDes di Kabupaten Kendal -- MTVN/Iswahyudi

Metrotvnews.com, Kendal: Komisi II DPR melakukan kunjungan kerja di Kantor Bupati Kendal, Jawa Tengah. Mereka hendak melihat secara langsung implemantasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terutama terkait manajemen pengelolaan dana desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Kendal.

Bupati Kendal Mirna Annisa mengatakan, pengelolaan dana desa sejauh ini berjalan baik. Namun, ada beberapa kendala terkait poin aturan perundang-perundangan karena kondisi masing-masing desa tidak sama.

"Implementasi di lapangan berbeda sekali dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Beberapa kendala yang dihadapi di antaranya terkait kondisi sosial ekonomi masyarakat yang beda. Selain itu, faktor SDM (sumber daya manusia) yang kurang mumpuni," kata Mirna, Kamis, 20 April 2017.

Mirna berharap, Komisi II DPR bisa memberikan semangat bagi masyarakat desa di seluruh Kabupaten Kendal agar bisa mengelola dana desa melalui BUMDes secara baik, sesuai dengan aturan dan UU yang ada.

Ketua TIM Panja Penyelenggara Pemerintahan Desa Komisi II DPR Al Muzzamil Yusuf memaparkan, pengelolaan dana desa di berbagai daerah terus dilakukan untuk memajukan ekonomi masyaraka desa. Persoalan dana desa adalah instrumen untuk mendorong sistem pembangunan manusia, lingkungan, dan sarana produksi di dalam lingkungannya, sehingga bisa berkembang atas inisiatif warga.

"Dengan adanya dana desa, kita juga berharap tidak ada lagi cerita orang desa yang berbondong-bondong ke kota dengan alasan tidak ada pekerjaan atau kurangnya pemberdayaan," ujar Al Muzamil.


(NIN)