Studi Kelayakan Pembangunan Tol Yogyakarta Mulai Dilakukan

Patricia Vicka    •    Senin, 18 Sep 2017 17:08 WIB
tol
Studi Kelayakan Pembangunan Tol Yogyakarta Mulai Dilakukan
Sekretaris Daerah DIY Gatot Saptadi -- MTVN/Patricia Vicka

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Studi kelayakan pembangunan jalan tol layang yang melintasi Yogyakarta mulai dilakukan. Pihak konsultan yang ditunjuk pemeritah pusat, saat ini sedang melakukan survei studi kelayakan untuk mencari lokasi rute jalan tol.

Anggota Tim Percepatan Pembangunan dan Infrastruktur DIY Rani Sjamsinarsih menjelaskan, tol yang akan melintas di Yogyakarta tersebut adalah bagian dari tol Bawen-Solo. Nantinya, tol ini berbentuk melayang (elevated) di atas jalur selokan Mataram.

"Di tahap awal, tim survey melakukan pengukuran trase jalan dan survei untuk melihat kondisi di lapangan," kata Rani di Kantor Kepatihan Yogyakarta, Senin 18 September 2017.

Sebagai informasi, trase jalan atau sumbu jalan adalah garis-garis lurus saling berhubungan yang terdapat pada peta topografi suatu muka jalan dalam perencanaan jalan baru. Pengukuran trase ini sebagai pertimbangan penentuan awal jalur jalan tol.

Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) ini mengatakan, pada rencana awal, pembangunan jalan tol melayang di DIY dimulai dari selokan Mataram di Karang Talun, perbatasan Yogyakarta dan Magelang. Kemudian, menuju timur ke arah Solo, mengikutin aliran selokan mataram.

Namun, Rani belum mengetahui detail wilayah mana yang akan dilewati jalan tol melayang ini. "Yang jelas, jalur tol melayang ini nanti tidak mengganggu dan melintasi daerah permukiman, candi, dan tidak dekat Merapi," lanjutnya.

Sekretaris Daerah DIY Gatot Saptadi menambahkan, jalur tol melayang kemungkinan dibangun melintasi Yogyakarta sebelah barat dan terakhir ke Solo. Namun, tidak akan melewati jalur padat penduduk.

"Panjangnya sekitar 8 kilometer. Tapi, melewati pastinya ke mana belum ada. Masih dibuat studi kelayakannya," kata Gatot.

Gatot menjelaskan, kepastian jalur tol akan diputuskan oleh pemerintah pusat. Seluruh pembiayaan ditanggung pemerintah pusat.


(NIN)