Pukat UGM Kritik Putusan Praperadilan Setnov

Ahmad Mustaqim    •    Sabtu, 30 Sep 2017 13:33 WIB
korupsi e-ktpsetya novanto
Pukat UGM Kritik Putusan Praperadilan Setnov
Ketua DPR Setya Novanto. Foto: Antara/Puspa Perwitasari

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Hifdzil Alim, mengkritisi putusan hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cepi Iskandar dalam kasus praperadilan Ketua DPR Setya Novanto.

"Soal barang bukti dari kasus sebelumnya tidak bisa dijadikan sebagai barang bukti kasus selanjutnya," kata Hifdzil di Yogyakarta pada Sabtu, 30 September 2017.

Menurut Hifdzil, alasan hakim mengambil keputusan tersebut aneh. Sebab, satu barang bukti bisa dipakai untuk lebih dari satu perkara bila mengacu ke KUHAP. Khususnya, terkait penyertaan dalam tindak pidana, .

Apabila jaksa penuntut umum memakai pasal penyertaan dalam menuntut tersangka, maka barang bukti untuk terdakwa sebelumnya bisa digunakan sebagai barang bukti perkara selanjutnya.

(Baca: Rekam Jejak Pengadil Praperadilan Setya Novanto)

"Barang bukti dalam terdakwa Irman dan Sugiharto dalam kasus KTP elektronik bisa dipakai untuk barang bukti perkara selanjutnya. Dalam hal ini Setya Novanto. Jadi menurut saya putusan praperadilan Setya Novento ini aneh," ujarnya.

Sebelumnya, hakim tunggal Cepi Iskandar memutuskan penetapan tersangka Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK tidak sah. Hakim Cepi menilai bukti permulaan untuk Setya tak bisa diambil dari perkara orang lain secara langsung.

Hakim Cepi juga mengenyampingkan ratusan alat bukti yang diajukan penyidik KPK. Bahkan ia memutuskan penyidikan yang KPK lakukan tak sesuai prosedur. Selain itu, Cepi juga menilai KPK tergesa-gesa menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka yang kemudian menerbitkan surat perintah penyidikan nomor Sprin.Dik-56/01/07/2017 pada 17 Juli 2017.


(SUR)