FPI Jateng Tunggu Instruksi Pusat terkait Perppu Ormas

Mustholih    •    Jumat, 14 Jul 2017 17:00 WIB
perppu pembubaran ormas
FPI Jateng Tunggu Instruksi Pusat terkait Perppu Ormas
Ketua Advokasi FPI Jateng Zainal Petir -- istimewa

Metrotvnews.com, Semarang: Front Pembela Islam (FPI) Jawa Tengah menunggu perintah pengurus pusat FPI dalam menyikapi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Massa. Anggota FPI Jateng mengklaim siap bertolak ke Ibu Kota apabila diminta bantuan pengurus pusat.

"FPI Jateng pasti akan mengikuti pusat. Tunduk instriksi DPP FPI. Kalau disuruh menyampaikan aspirasi, siap datang," kata Ketua Advokasi FPI Jawa Tengah Zainal Petir di Semarang, Jawa Tengah, Jumat 14 Juli 2017.

Zainal mengatakan, internal FPI Jateng sedang berkonsolidasi. Namun, tempat konsolidasi dirahasiakan.

"Hal-hal yang baru berkaitan kebijakan pemerintah kita konsolidasi. Ini sedang konsolidasi," ungkap Zainal.

(Baca: FPI Jateng Pertanyakan Dasar Filosofis dan Normatif Perppu Ormas)

Menurut Zainal, pengurus pusat FPI bakal mengajukan judicial review Perppu ormas ke Mahkamah Konstitusi. Sebab, material Perppu ormas perlu ada yang digugat.

"Jadi, perlu ditekankan ada redaksi bahwa yang melakukan separatisme ada ancaman pidana, cuma sekarang batasan separatisme harus jelas. Yang menjadi larangan bagi ormas, yang diancam pidana seumur hidup harus jelas," tegas Zainal.

Zainal menegaskan, FPI adalah organisasi taat Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. FPI meminta terbitnya Perppu Ormas tak didasari atas semangat balas dendam terhadap ormas-ormas yang berseberangan dengan pemerintah.

"Jangan sampai karena ingin membunuh salah satu ormas Islam, kemudian dirasa kesulitan menjatuhkan sanksi, kesulitan membubarkan ormas, lalu dikeluarkan Perppu," tegas Zainal.

(Baca: Masyarakat Berhak Menggugat Perppu Lewat Pengadilan)

Sebelumnya, Pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas, pada Rabu, 12 Juli 2017. Perppu tersebut terbit untuk menyempurnakan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 yang dinilai ada kekosongan hukum dan terlalu susah bagi pemerintah menjatuhkan sanksi bagi ormas yang mekakukan pelanggaran.

Sejumlah pasal dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas dihapus, direvisi, dan ditambahi. Pasal 61 Perppu Ormas, contohnya, memungkinkan pemerintah mencabut status badan hukum ormas tanpa didahului proses pemeriksaan di pengadilan. Hal ini pun menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Perppu ini diyakini sebagai tindak lanjut rencana pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Sementara itu, pemerintah menerbitkan Perppu ini karena UU Ormas belum secara komprehensif mengatur mekanisme pemberian sanksi yang efektif sehingga terjadi kekosongan hukum.


(NIN)