Pemerintah Diminta tak Kendorkan Pelaksanaan Program KB

Agus Utantoro    •    Jumat, 14 Jul 2017 12:52 WIB
keluarga berencana
Pemerintah Diminta tak Kendorkan Pelaksanaan Program KB
Ilustrasi

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM) meminta pemerintah tidak mengendorkan pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB). Kekhawatiran akan terjadinya tren penurunan jumlah penduduk karena warga yang menginginkan sedikit anak terus meningkat dinilait tidak tepat.

"Melonggarkan kebijakan pengendalian jumlah penduduk hanya akan menjauhkan Indonesia dari kesempatan dapat menikmati bonus demografi lebih lama," kata Kepala PSKK UGM Agus Heruanto Hadna di Yogyakarta, Jumat 14 Juli 2017.

Menurut Agus, kultur yang hidup dan berkembang di Indonesia berbasis pada komunal. Hal ini berbeda dengan kultur di negara-negara barat yang berbasis individualisme.

Pada kultur yang berbasis komunal, kata Agus, tidak perlu ada kehawatiran bahwa yang akan berkembang adalah keluarga yang memiliki anak sedikit atau bahkan tidak memiliki anak. "Oleh sebab itu, tidak perlu ada kekhawatiran bahwa Indonesia akan seperti Jepang dengan jumlah penduduk lansia sangat tinggi. Sedangkan, jumlah penduduk usia produktifnya rendah," tegasnya.

Agus mengatakan, cakupan program KB sebetulnya jauh lebih kompleks dan luas dari sekadar pengendalian pertumbuhan penduduk. KB memiliki pengaruh signifikan terhadap berbagai indikator kesehatan, terutama kesehatan reproduksi.

Berdasar survei penduduk pada 2015, tingkat kematian ibu di Indonesia mencapai 305 kematian ibu per 100.000 kelahiran. Sebagian besar disebabkan faktor perdarahan akibat usia ibu yang masih terlalu muda, terlalu tua, jarak kehamilan yang terlalu rapat, atau karena terlalu banyak anak.

"Pemahaman tentang konsep KB bukan hanya soal kuantitas penduduk, tetapi isu kualitas penduduk harus dijadikan dasar bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan kependudukan di Indonesia," kata Agus.

(Baca: Program KB Bantu Kurangi Kematian Ibu)

Karena itu, Agus berharap pemerintah tidak tergesa-gesa menyimpulkan bahwa saat ini angka fertilitas di Indonesia sudah terlalu rendah, sehingga membutuhkan redesain program KB dengan menambah jumlah anak.

Pemerintah, terang Agus, dapat melakukan diversifikasi kebijakan kependudukan yang sesuai dengan kondisi pada masing-masing wilayah. Tidak lagi dengan menerapkan kebijakan tunggal yang berlaku sama mulai dari pusat hingga daerah seperti saat ini.

Kondisi angka kelahiran total (TFR) Indonesia dapat dibagi menjadi empat kelompok, yaitu provinsi dengan TFR sangat rendah, provinsi dengan TFR rendah di bawah 2,1, provinsi dengan TFR sudah 2,1, serta provinsi dengan TFR masih tinggi.

Provinsi Nusa Tenggara Timur, misalnya, pada 2035 diproyeksikan masih memiliki angka kelahiran paling tinggi (3,1) diikuti oleh Maluku (2,8) dan Sulawesi Barat (2,7). Sedangkan, terendah akan terjadi di DKI Jakarta (1,6) dan DI Yogyakarta (1,7).

"Dengan demikian, jika pemerintah ingin mengatur angka kelahiran dalam rangka menurunkan TFR, maka konsentrasilah pada provinsi-provinsi dengan TFR masih tinggi. Sedangkan, provinsi yang sudah mempunyai TFR rendah, kebijakan yang diterapkan di sana tentu harus berbeda," kata Agus.


(NIN)