Didatangi Sultan DY, Pedagang Keluhkan Persaingan dengan Pasar Modern

Patricia Vicka    •    Kamis, 31 Aug 2017 17:36 WIB
pasar
Didatangi Sultan DY, Pedagang Keluhkan Persaingan dengan Pasar Modern
Raja Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X mendengarkan keluhan pedagang di Pasar Beringharjo, MTVN - Vicka

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menggelar dialog kerakyatan bersama pedagang pasar di Pasar Beringharjo Yogyakarta. Dialog digelar dalam rangka memperingati lima tahun pengesahan Undang-Undang Keistimewaan DIY.

Dalam dialog, pedagang pasar tradisional meminta Sultan menyetop pemberian izin pasar modern. "Kami mohon agar pasar modern jangan ditambah lagi. Izinnya diberhentikan saja," ujar Budi Kusumo, salah seorang Pedagang Pasar Sentul di Pakualaman Kota Yogyakarta, Kamis 31 Agustus 2017.

Budi mengeluh keberadaan pasar moderen seperti minimarket berjejaring telah membuat penurunan penjualan pedagang pasar tradisional. Para pedagang tradisional tak kuat bersaing dengan pasar moderen yang dinilai menjual barang-barang hampir sama dengan pasar tradisional dengan harga lebih murah. 

"Sekarang minimarket banyak yang letaknya sangat dekat dengan pasar tradisional dibawah 1 km. Kami berat bersaing dengan pasar modern," katanya.

Sementara pedagang Pasar Beringharjo mengeluhkan lahan parkir yang kurang. Mereka meminta Sultan bisa memperluas lahan parkir.

Sri Sultan mengatakan wewenang pemberian izin pasar modern berada ditangan Bupati dan Walikota. Ia sudah berupaya mengehentikan pembangunan pasar modern dengan menyurati Bupati dan Walikota agar tidak menambah jumlah pasar modern.

"Saya sudah pernah minta mereka (Bupati dan Walikota) lewat surat untuk tidak memberi izin minimarket yang berjarak kurang dari 1 km. Minimarket juga enggak boleh bangun di desa. Hanya boleh bangun dijalan besar saja, Tapi ndak tau itu diperhatikan atau tidak," tegas Sultan.

 Ia akan memanggil kembali dan menanyakan komitmen para kepala daerah untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan yang diusung oleh Sri Sultan.

Dalam kesempatan ini Sri Sultan mengingatkan kembali soal keistimewaan DIY yang muncul dengan disahkannya Undang-undang keistimewan pada 2012. Ia mengimbau jajarannya untuk bekerja dan menggunakan dana keistimewaan yang didapatkan demi kesejahteraan masyarakat.

Yogyakarta sebagai daerah otonomi khusus memerlukan sebuah undang-undang khusus yang mengatur soal tata pemerintahannya sendiri. Akhirnya pemerintah Indonesia saat kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Hudoyono mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 31 Agustus 2012. 

Melalui UUK tersebut, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta diberi wewenang khusus untuk mengatur sendiri pemerintahannya dalam lima bidang  meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, Kebudayaan, Pertanahan, dan Tata Ruang. Pemda DIY juga mendapat dana otonomi khusus (Dana Keistimewaan) dari pemerintah pusat untuk mengembangkan kelima bidang tersebut.


(RRN)