Polres Pekalongan Kehabisan Blangko SIM

Kuntoro Tayubi    •    Selasa, 18 Jul 2017 09:37 WIB
sim
Polres Pekalongan Kehabisan Blangko SIM
Baur SIM Aiptu I Nyoman Suartana memberi keterangan pada pemohon SIM di kantor Satlantas Pekalongan Kota, Jawa Tengah -- MTVN/Kuntoro Tayubi

Metrotvnews.com, Pekalongan: Blangko Surat Ijin Mengemudi (SIM) di Polres Pekalongan Kota, Jawa Tengah, kosong karena ada keterbatasan stok dari Korlantas Mabes Polri. Sebagai gantinya, Polres setempat menerbitkan surat keterangan pengganti SIM.

Baur SIM Satuan Lalu Lintas Polres Pekalongan Kota Aiptu I Nyoman Suartana memperkirakan, kekosongan blangko SIM akan terjadi hingga dua bulan ke depan. Karena stok terakhir yang dimiliki Polres Pekalongan Kota hanya tinggal 100 keping dan telah habis sejak Minggu 16 Juli 2017.

"Sejak Senin (17 Juli 2017), pemohon baru atau yang perpanjangan kami berikan surat tanda bukti SIM yang dikeluarkan Korlantas Mabes Polri dan ditandatangani pimpinan polres setempat. Jadi, walaupun sementara, fungsinya sama dengan SIM yang sebenarnya," kata Suartana di Pekalongan, Selasa 18 Juli 2017.

Suartana menjelaskan, surat keterangan sementara pengganti SIM dilengkapi dengan foto ukuran 2x3 dari pemohon dan berlaku untuk dua bulan. "Foto asli pemegang berfungsi agar tidak disalahgunakan orang lain. Berlakunya sampai dua bulan. Tapi, kalau materialnya sudah ada, akan langsung kami kirimkan ke alamat pemohon atau kami hubungi lewat telepon," tambahnya.

Menurut Suartana, jumlah pemohon SIM baru maupun perpanjangan hingga kini sudah lebih dari 100 orang. Sehingga, Polres Pekalongan diprediksi membutuhkan ribuan keping blangko SIM.

Suartana mengimbau warga Pekalongan yang hendak membuat SIM baru atau perpanjangan agar tidak menggunakan calo. Sehingga, masyarakat tahu pembayaran administrasi sesuai yang tertera di papan pengumuman.

"Untuk pembuatan SIM C hanya membayar Rp100 ribu. Sedangkan, untuk SIM A hanya membayar Rp120 ribu. Untuk proses permohonan SIM juga diberlakukan antrean, sehingga dapat meminimalisir calo. Dan untuk petugas yang kedapatan menerima pembayaran di luar administrasi, akan dikenai sanksi," pungkasnya.


(NIN)