Pukat UGM Minta KPK tak Kendur Tangani Kasus KTP-el

Ahmad Mustaqim    •    Selasa, 18 Jul 2017 11:07 WIB
korupsi e-ktp
Pukat UGM Minta KPK tak Kendur Tangani Kasus KTP-el
Ketua DPR Setya Novanto menjadi tersangka baru kasus korupsi KTP-el, dok: MTVN

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Hifdzil Alim, mengaku sudah lama memprediksi kemungkinan penetapan status Setya Novanto atau SN sebagai tersangka dalam kasus dugaan megakorupsi KTP elektronik. Hifdzil pun meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus tersebut.

Kemarin, Ketua KPK Agus Rahardjo mengumumkan penetapan status tersangka pada Ketua DPR tersebut. Diduga, Setya Novanto menyalahgunakan kewenangan dan mengakibatkan kerugian negara Rp2,3 triliun.

Baca: Setya Novanto Tersangka Baru KTP Elektronik

KPK menjerat Setya Novanto dengan Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

"Ini skandal sangat besar. Sangat merugikan negara. KPK tak boleh kendur," kata Hifdzil melalui sambungan telepon kepada Metrotvnews.com, Selasa 18 Juli 2017.

Hifdzil mengaku sudah lama memprediksi kemungkinan Setya Novanto menjadi tersangka. Sebab berkas surat dakwaan KPK atas dua tersangka dari Kementerian Dalam Negeri menyatakan dugaan tersebut.

"Ini bagus untuk membongkar dugaan kasus korupsi KTP elektronik," ujar Hifdzil.

Hifdzil mengatakan KPK perlu segera melakukan penahanan. Ia berujar, berdasarkan KUHAP, penahanan memang menjadi kewenangan penyidik dengan ketentuan memenuhi satu dari tiga alasan. Diantaranya dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, melarikan diri, atau mengulangi perbuatannya.

"Kalau menghilangkan barang bukti sudah tidak mungkin karena (barang bukti) ada di tangan KPK, juga mengulangi perbuatannya juga susah. Tapi kalau melarikan diri bisa jadi, karena SN memiliki sumber daya untuk itu. Kalau saya berpendapat harus segera (ditahan)," kata dia.

Hifdzil menilai, langkah yang perlu dilakukan KPK selanjutnya yakni membongkar pelaku lain yang terduga terlibat dalam kasus korupsi KTP elektronik. Baik dari unsur legislatif, eksekutif, dan korporasi. Menurutnya, hal ini bakal jadi pekerjaan panjang.

Hifdzil pun mengajak warga mengawal kasus tersebut. Agar, skandal itu tak menguap.

Sementara itu KPK memastikan penelusuran perkara tak berhenti di Setya Novanto. KPK membidik tersangka lain, termasuk anggota DPR yang disebut dalam berkas tuntutan terdakwa Irman dan Sugiharto.

Dua terdakwa itu mengajukan diri sebagai justice collaborator. Keduanya pun memberikan informasi kepada penyidik untuk membuka aktor yang lebih besar di balik kasus tersebut.

Baca: KPK Bidik Calon Tersangka Lain Kasus KTP-el

Adapun nama-nama yang disebut ikut menerima uang KTP-el berdasarkan surat dakwaan Irman dan Sugiharto sebagai berikut.

1. Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menerima uang sejumlah USD4,5 juta dan Rp50 juta.

2. Mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraini sejumlah USD2,7 juta dan Rp22,5 juta

3. Ketua Panitia Pengadaan KTP-el Drajat Wisnu Setyawan sejumlah USD615.000 dan Rp25 juta

4. Enam anggota panitia lelang, masing-masing sejumlah USD50.000

5. Husni Fahmi sejumlah USD150.000 dan Rp30 juta

6. Anas Urbaningrum sejumlah USD5,5 juta

7. Mantan Ketua Banggar DPR Melcias Marchus Mekeng sejumlah USD1,4 juta

8. Olly Dondokambey sejumlah USD1,2 juta

9. Tamsil Lindrung sejumlah USD700.000

10. Mirwan Amir sejumlah USD1,2 juta

11. Arief Wibowo sejumlah USD108.000

12. Chaeruman Harahap sejumlah USD584.000 dan Rp26 miliar

13. Ganjar Pranowo sejumlah USD520.000

14. Agun Gunandjar Sudarsa selaku anggota Komisi II dan Badan Anggaran DPR RI sejumlah USD1,047 juta

15. Mustoko Weni sejumlah USD408.000

16. Ignatius Mulyono sejumlah USD258.000

17. Taufik Effendi sejumlah USD103.000

18. Teguh Djuwarno sejumlah USD167.000

19. Miryam S. Haryani sejumlah USD23.000

20. Rindoko, NU’man Abdul Hakim, Abdul Malik Haramaen, Jamal Aziz, dan Jazuli Juwaini selaku Kapoksi pada Komisi II masing-masing USD37.000

21. Markus Nari sejumlah Rp4 miliar dan USD13.000

22. Yasona Laoly sejumlah USD84.000

23. Khatibul Umam Wiranu sejumlah USD400.000

24. M Jafar Hapsah sejumlah USD100.000

25. Ade Komarudin sejumlah USD100.000

Lihat video:


 


(RRN)