Kejagung Berhasil Selamatkan Rp958,1 Miliar Uang Negara

Pythag Kurniati    •    Minggu, 20 Aug 2017 13:30 WIB
kejaksaan agung
Kejagung Berhasil Selamatkan Rp958,1 Miliar Uang Negara
Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Bambang Setyo Wahyudi -- ANT/Audy Alwi

Metrotvnews.com, Solo: Pada periode Januari hingga Juni 2017, Kejaksaan Agung Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berhasil menyelamatkan Rp958,1 miliar uang negara. Penyelamatan uang negara ini berasal dari pemenangan perkara gugatan dari pihak ketiga kepada pemerintah.

"Dalam ini, Kejaksaan berperan sebagai pengacara negara," kata Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Bambang Setyo Wahyudi di Solo, Jawa Tengah, Sabtu malam, 19 Agustus 2017.

Bambang mengatakan, penyelamatan uang negara tersebut berasal dari berbagai kasus di sejumlah daerah di Indonesia. Misalnya, penyelamatan uang negara di wilayah Papua yang mencapai Rp203,3 miliar, di wilayah Kalimantan Rp42,2 miliar, dan Sulawesi sebanyak Rp31,8 miliar.

Kejaksaan Agung, lanjut Bambang, juga melakukan pemulihan uang negara. Pemulihan uang negara berasal dari keberhasilan pemerintah menggugat pihak lain yang dianggap melakukan wanprestasi.

"Jadi, kami berupaya mengembalikan kerugian negara yang timbul akibat wanprestasi tersebut," kata Bambang.

Jumlah pemulihan uang negara selama periode Januari hingga Juni 2017 jumlahnya juga tidak sedikit. "Yakni sebanyak Rp278,3 miliar," papar Bambang.

Menurut Bambang, Kejaksaan Agung memiliki fungsi memberikan pendapat hukum, pendampingan hukum, hingga audit hukum. Termasuk di dalamnya, upaya-upaya penyelamatan dan pemulihan uang negara.

Bambang menjelaskan, sejak 2014 hingga 2017 kebanyakan permintaan pendampingan kasus yang diajukan ke Kejaksaan berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian. Namun, belum banyak pemerintah daerah yang menggunakan jasa Kejaksaan sebagai pengacara negara.

"Padahal, jika menggunakan pengacara swasta, pemerintah harus mengeluarkan anggaran. Sedangkan, pendampingan yang kami berikan gratis," tuturnya.

Bambang menyebut, ada sejumlah personelnya di pusat dan daerah disiapkan untuk membantu pemerintah menghadapi gugatan dari pihak lain. "Jumlah kami ada sekitar 150 orang di pusat dan satu orang di masing-masing kabupaten/kota," kata dia.


(NIN)