Penyalahgunaan SKTM Juga Terjadi di Yogyakarta

Ahmad Mustaqim    •    Senin, 09 Jul 2018 20:06 WIB
PPDB 2018
Penyalahgunaan SKTM Juga Terjadi di Yogyakarta
Sejumlah calon siswa menyerahkan berkas-berkas kelengkapan pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018. (ANT/Aditya Pradana Putra)

Yogyakarta: Penggunaan surat keterangan tidak mampu (SKTM) untuk mendaftar sekolah yang digunakan warga mampu terjadi di sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Laporan yang masuk ke Posko Pengaduan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY, terjadi di Kulon Progo dan Bantul.

Kepala ORI Perwakilan DIY, Budhi Masturi, menjelaskan PPDB jalur SKTM termasuk rawan manipulasi data. Ia menyatakan, ada seorang anak kontraktor yang biasanya bermitra dengan pemerintah daerah, mendaftar SMA negeri menggunakan SKTM.

"Lalu ada teman anaknya yang mampu, masuk SMA dengan SKTM. Laporan yang anak orang mampu mendaftar dengan SKTM ini ada beberapa yang masuk kami," kata Budhi penjelasan hasil pemantauan PPDB di Kantor ORI Perwakilan DIY, Senin, 9 Juli 2018.

Budhi mengungkapkan, dugaan penyalahgunaan SKTM yang dilakukan individu bukan kewenangan lembaganya. Untuk itu, pihaknya mendorong agar dinas pendidikan atau sekolah membuat surat pernyataan mutlak.

"Surat mutlak ini isinya secara umum, jika yang bersangkutan melakukan pelanggaran maka bisa dianulirkan keputusan sebelumnya. Jika memang ini tak dilakukan, kami akan melakukan verifikasi sendiri," ujarnya.

Wakil Ketua Bidang Pemerintahan Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY, Sukiratnasari, mengungkapkan masalah dugaan penyalahgunaan SKTM perlu ditangani bersama. Ia mengatakan, perlu koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Koordinator Forum Pemantau Independen (Forpi) Bantul, Abu Sabikhis, mengatakan hampir 70 persen pendaftar SMA di Bantul menggunakan SKTM. Menurut dia, perlu ada transparansi pada PPDB yang memakai jalur SKTM.

"Tapi sejauh ini memang tak ada transparansi. Jika untuk difabel atau calon siswa tertentu itu berapa dan seperti apa mekanismenya," kata dia.


(LDS)