Pemerintah Diminta Berantas Pungli di Sektor Swasta

Patricia Vicka    •    Sabtu, 05 Nov 2016 15:59 WIB
pungutan liar
Pemerintah Diminta Berantas Pungli di Sektor Swasta
Ilustrasi. Foto: Antara/Lucky R.

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Pemerintah diminta turut menindak praktik pungutan liar (pungli) di sektor swasta. Sebab, pungli di sektor swasta tak kalah dahsyat dibanding sektor publik. Sayangnya pelaku praktik korupsi dan pungli di sektor ini masih sulit dijerat UU Antikorupsi.

Ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Rimawan Pradipto menjelaskan praktik pungli di sektor swasta berpotensi merampas hak pemerintah, mendistorsi pasar dan membebani masyarakat.

"Contohnya adalah aksi premanisme yang tarik pungli di parkiran pasar dan trotoar. Dia tidak bisa dijerat UU Antikorupsi karena belum ada aturannya," kata Rimawan dalam keterangan pers di Yogyakarta, Sabtu (5/11/2016).

Sementara pungli di sektor publik yang belum tersentuh aparat adalah pungli saat seleksi masuk sekolah, masuk staf, mutasi pejabat, bidang pengadaan, dan transportasi.

Beberapa hari lalu Pemda DIY telah membentuk Komite Bersama Desk Kajian Kebijakan Daerah (DKKD) untuk memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta pungli. Pembentukan DKKD ini kemudian disusul dengan pengukuhan Satgas sSaber Pungli Polda DIY.

 


(UWA)