Ganjar: Teknis Administrasi Penghayat Kepercayaan Tunggu Kemendagri

Mustholih    •    Senin, 13 Nov 2017 14:05 WIB
kepercayaanpenghayat kepercayaan
Ganjar: Teknis Administrasi Penghayat Kepercayaan Tunggu Kemendagri
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Foto: Antara/Ismar Patrizki

Semarang: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membutuhkan waktu untuk mengubah sistem informasi kependudukan bagi para panganut penghayat kepercayaan. Perubahan sistem administrasi masih menanti keputusan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditdukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

"Sabar sebentar. Putusan ya baru kemarin. Soal administrasi enggak usah tergesa-gesa, kecuali nanti akan ada persoalan di mana dengan identitas itu hak-hak konstitusional," kata Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Semarang, Senin 13 November 2017.

Yang terpenting, kata Ganjar, para penganut penghayat tetap bisa mendapat tempat dan diberi hak yang sama dengan enam agama dan kepercayaan lain. Sesuai kepercayaan mereka tanpa mendapat diskriminasi.

(Baca: Nama Organisasi Penghayat Berpotensi tak Ditulis di KTP-el)

Ganjar menyatakan,  Kemendagri sedang menggodok teknis dan administrasi kependudukan para penganut penghayat. Secara teknis pun dia belum tahu seperti apa realisasi pencatatan penganut kepercayaan nantinya.

"Mudah-mudahan nanti bisa berubah. Belum tahu sih apakah di KTP-nya agama titik-titik, kepercayaannya titik-titik, atau agama garis miring kepercayaan. Kita akan menunggu pusat," jelas Ganjar.

Ganjar menambahkan sebenarnya di Jateng banyak aliran penghayat. Mereka sudah terdaftar di Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Tengah. "Banyak sekali, saya enggak hapal. Datanya ambil saja di Kesbangpol," ungkap Ganjar.

(Baca: Ada 10 Juta Penghayat Kepercayaan di Indonesia)

Penghayat kepercayaan mendapatkan pengakuan negara dalam sistem administrasi kependudukan, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi terhadap pasal 61 Ayat (1) dan (2), serta pasal 64 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk).

MK menyatakan kata 'agama' dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Adminduk bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, kata 'agama' juga tak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk penganut aliran kepercayaan.

 


(SUR)