Puluhan Rumah Warga Terdampak Bandara NYIA Akan Dirobohkan

Ahmad Mustaqim    •    Senin, 04 Dec 2017 16:27 WIB
bandarasengketa lahan
Puluhan Rumah Warga Terdampak Bandara NYIA Akan Dirobohkan
Apel pasukan sebelum merobohkan bangunan warga terdampak pembangunan bandara NYIA, Medcom - Ahmad Mustaqim

Kulon Progo: Tim gabungan mengawal pembongkaran rumah yang masuk dalam lahan proyek pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulon Progo, DI Yogyakarta, Senin, 4 Desember 2017. Kabag Ops Polres Kulon Progo Kompol Sudarmawan mengatakan 38 rumah yang akan dibongkar paksa.

"Targetnya 38 rumah," kata Kompol Sudarmawan di lokasi pembongkaran di Desa Glagah, Kulon Progo.

Semula, lanjut Sudarmawan, sebanyak 42 rumah yang dibongkar. Sebanyak 14 rumah ditinggalkan pemiliknya secara suka rela.

Sudarmawan meminta petugas mengedepankan sikap persuasif. Sehingga, pertikaian tak terjadi dalam pembongkaran.

Kepala Polres Kulon Progo AKBP Irfan Rifai mengatakan Bandara Kulon Progo sebagai proyek nasional harus tetap berjalan. Ia mengimbau pasukan melakukan tindakan tegas dan terukur jika terjadi penghalangan. 

"Tidak perlu perlu ragu di sini. Tapi hindari benturan fisik. Saya akan memantau dari sini," katanya. 

Pembongkaran masih berlangsung. Lebih dari lima alat berat mulai merobohkan sejumlah bangunan. 

Pembebasan Lahan Absurd

Sementara itu puluhan warga terdampak terdampak pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) menggelar aksi untuk mengadang pembongkaran. Mereka menggelar salat di tengah jalan. 

Aktivis Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Muhammad Al-Fayyadl memimpin aksi tersebut. Ia mengaku prihatin dengan cara pemerintah membebaskan lahan untuk pembangunan bandara.

"Pembangunan bandara ini investasi besar yang menguntungkan pengembang yakni investor. Bahkan saya tanya ke warga, ada yang belum pernah naik pesawat tapi tiba-tiba ada bandara. Ini absurd sekali," ujar Al-Fayyadl di lokasi.

Al-Fayyadl juga menyitir salah satu maklumat Muktamar Nahdlatul Ulama tahun 2015 yang menyatakan, alih fungsi lahan produktif adalah haram dan dilarang agama, kecuali untuk pembangunan tempat ibadah seperti masjid. 

Menurut dia, alih fungsi lahan untuk proyek bandara Kulon Progo justeru bisa menyebabkan kesenjangan kepemilihan tanah menjadikan alih pekerjaan para petani. Mereka yang terpaksa menerima uang ganti rugi, kata dia, merasa tidak bahagia. 

"Bertani ini bukan sekadar profesi biasa, bertani itu lahan kehidupan mereka. Saya kira penindasannya (terhadap petani) sangat nyata," ujarnya. 
 
Ia menyebut ada tiga poin penting mengapa pembangunan bandara tidak layak secara agama. Pertama yakni akad jual beli yang bermasalah dengan adanya desakan kepada warga yang menolak. Kemudian, adanya alih fungsi lahan pertanian sekitar 400 hektar. 

"Lalu kebutuhan akan bandara. Agama membolehkan alihfungsi lahan yang darurat. Apakah bandara ini untuk kepentingan umum? Saya kira tidak. Ini benar-benar satu alasan yang mengada-ada," katanya. 

Kepala Polres Kulon Progo, AKBP Irfan Rifai mengatakan proyek pembangunan Bandara NYIA sudah menjadi proyek nasional yang ditetapkan pemerintah. Ia mengimbau warga penolak segera meninggalkan tempat tinggalnya. 

"Saya mengimbau warga agar segera meninggalkan tanahnya. Deadline pembangunan bandara tidak berubah, Maret 2019 harus sudah beroperasi," kata dia. 

Sebelum kegiatan penggusuram hari ini, Ombudaman RI Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta meminta PT Angkasa Pura I menunda pengosongan laham secara paksa. Namun, Manajer Proyek Pembangunan NYIA, R Sujiastono enggan menanggapinya. 

Saat ditanya soal surat imbauan dari ombudaman, ia mengatakan, "Semoga kita hari ini sehat. Apa yang dilakukan berjalan lancar. Yang ingin menyampaikan pendapat silakan, yang penting jangan anarkhis," ujarnya


(RRN)