Bupati Klaten Dituntut 12 Tahun Penjara Denda Rp1 Miliar

Mustholih    •    Senin, 28 Aug 2017 17:34 WIB
ott kpk
Bupati Klaten Dituntut 12 Tahun Penjara Denda Rp1 Miliar
Bupati Klaten non aktif, Sri Hartini (kerudung merah) ditemani keluarganya saat menunggu jadwal sidang. (Metrotvnews.com/Mustholih)

Metrotvnews.com, Semarang: Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menilai Bupati Klaten nonaktif Sri Hartini secara sah dan meyakinkan melakukan praktik jual-beli jabatan dan gratifikasi di lingkungan pemerintah kabupaten setempat.

JPU menilai Sri Hartini terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf a UU Nomor 20 tahun 2001 tentang tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana (dakwaan kesatu) dan Pasal 12 huruf b UU Tipikor jo Pasal 65 ayat 1 KUHpidana (dakwaan kedua). Karenanya, JPU meminta hakim menjatuhkan pidana terhadap Sri selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp1 miliar.

"Menuntut menetapkan terdakwa Sri Hartini terbukti bersalah dalam pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua penuntut umum," kata JPU pada KPK Afni Carolina saat membacakan amar tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jawa Tengah, Senin, 28 Agustus 2017.

Baca: Politik Dinasti Muluskan Sri Hartini Lakukan Korupsi

Carolina menuturkan Sri Hartini terbukti menerima hadiah atau janji berupa uang dengan total Rp2,985 miliar dalam perkara jual beli jabatan. Lalu, menerima gratifikasi Rp9,167 miliar dalam perkara penyaluran bantuan dana desa, penerimaan pegawai di PD Bank Klaten, PDAM Klaten, dan RSUD Bagas Waras Klaten; mutasi dan promosi jabatan Kepala Sekolah SMP, SMA, dan SMK se-Kabupaten Klaten; serta mutasi PNS ke lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Tuntutan Sri Hartini tersebut diuraikan JPU dalam amar tuntutan setebal 920 halaman dan dibacakan di depan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor.

Tuntutan JPU atas pertimbangan aspek memberatkan dan meringankan. Hal memberatkan antara lain, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, dan terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

"Hal yang meringankan, terdakwa bersikap kooperatif dan selama persidangan mengakui perbuatannya, dan menyesali perbuatannya," tegas Carolina.

Usai tuntutan Sri Hartini dibacakan, Majelis Hakim yang dipimpin Antonius Widjantono, menunda sidang hingga Rabu, 6 September 2017. Pada hari itu, sidang kembali digelar dengan agenda pledoi terdakwa dan kuasa hukum. Sri Hartini diam dan tidak memberikan komentar apapun usai menjalani sidang.

Kuasa hukum Sri Hartini, Deddy Suwadi, mengaku terkejut dengan tuntutan JPU. Dia menuturkan tidak menyangka kliennya dituntut hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

"Ini sangat mengagetkan. Kita akan mengajukan pledoi," tegas Deddy usai sidang.




(SAN)