Ketua MK: Pancasila dan UUD Tonggak Konvergensi Keberagaman

Pythag Kurniati    •    Rabu, 09 Aug 2017 14:03 WIB
mahkamah konstitusi
Ketua MK: Pancasila dan UUD Tonggak Konvergensi Keberagaman
Ketua MK Arief Hidayat berpidato dalam simposium AACC di UNS, Solo, Jateng, Rabu (9/8/2017). (Metrotvnews.com/Pythag Kurniati)

Metrotvnews.com, Solo: Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia Arief Hidayat mngungkapkan, institusi yang dia pimpin siap memastikan hukum di Indonesia sejalan dengan kaidah penuntunnya, Pancasila.

Pernyataan itu dikemukakan Arief dalam Simposium Internasional Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Institusi Sejenis se-Asia (the Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions/AACC) di Auditorium Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Jawa Tengah, Rabu, 9 Agustus 2017.

Simposium internasional kali ini mengusung tema Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga Ideologi dan Demokrasi dalam Masyarakat Majemuk. (Baca: Presiden: Konstitusi Pelindung Kemajemukan

“Ini akan menjadi tema relevan untuk dibahas, bagi Indonesia atau negara yang memiliki keberagaman tinggi,” ungkap Arief.

Keberagaman, kata dia, merupakan titik fundamental pendirian negara Indonesia. Fakta keberagaman itu diadopsi pendiri negara untuk merumuskan UUD 1945 dengan semboyan Bineka Tunggal Ika.

“Pancasila dan UUD adalah tonggak konvergensi keberagaman yang ada di Indonesia,” papar Arief.

Pasal 33 dan agama

Ia menjelaskan, dalam hal menjaga nilai-nilai Pancasila, MK telah membuktikan melalui berbagai putusan. Sebagai contoh, MK memberikan tafsir konstitusionl Pasal 33 UUD 1945 terutama mengenai frasa penguasaan negara.

“Yakni rakyat secara kolektif dikonstruksikan UUD 45 memberi mandat pada negara untuk membuat kebijakan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan yang bertujuan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat,” urainya.

Ia menegaskan, bila ada perundangan yang terbukti tidak sesuai Pasal 33 itu, dinyatakan inkonstitusional.

Dalam putusan lainnya, MK memberi penafsiran hubungan agama dan negara. Negara boleh membuat pengaturan maupun pembatasan terkait kebebasan bertindak. Namun negara tidak boleh turut campur dalam hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. 

“Pengaturan negara dalam kehidupan beragama ini untuk memberi perlindungan pada WNI untuk menjalankan agama dan keyakinannya,” tutur Arief.

Ia mengatakan, tidak menutup kemungkinan simposium internasional kali ini akan melahirkan tindak lanjut di ranah akademik atau praktik di level domestik maupun global. Sekaligus dapat menjadi referensi bangsa di dunia mewujudkan hukum yang bermartabat.

Simposium AACC dihadiri 13 negara anggota dan tujuh negara sahabat dari Asia, Eropa, dan Afrika. Simposium diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo.


(SAN)