Mahfud MD: MK Beri Keraton Hak Prerogratif Memilih Raja

Patricia Vicka    •    Selasa, 05 Sep 2017 12:34 WIB
yogyakarta
Mahfud MD: MK Beri Keraton Hak Prerogratif Memilih Raja
Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD. Foto: MTVN/Patricia Vicka

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Mahkamah Konstitusi menganulir Undang-Undang Keistimewaan (UUK) Pasal 18 Ayat (1) Huruf M. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menyebut negara tak lagi bisa mencampuri urusan pengangkatan Raja Yogyakarta.

"Urusan intenal keraton seperti (pengangkatan) jadi raja itu hak Sultan dan keraton. Sehingga raja mau perempuan atau laki-laki itu terserah," ujar Mahfud MD di Kepatihan Yogyakarta, Senin 4 September 2017.

Dalam Pasal 18 Ayat (1) Huruf M disebutkan salah satu syarat menjadi Gubernur DIY adalah Raja Yogyakarta yang berkuasa dan wajib mengumpulkan berkas persyaratan, yakni nama istri, anak kandung, saudara kandung. Kata-kata "Istri" secara tersirat mengatur tegas bahwa Raja Yogyakarta dan Gubernur DIY adalah pria.

Baca: Keputusan MK terkait Raja dan Gubernur Yogyakarta Berpolemik

Hal inilah yang menjadi pemicu polemik di internal Keraton. Sri Sultan HB X yang tak punya anak laki-laki, secara tersirat sudah menunjuk Putri Sulungnya, G.K.R. Mangkubumi sebagai penerus dirinya saat mengeluarkan Sabda Raja. Terbitnya keputusan MK melapangkan jalan GKR Mangkubumi menjadi penguasa Yogyakarta.

Keputusan MK juga memperkuat legitimasi pemilihan Raja Yogyakarta kepada internal Keraton Yogyakarta. Ia menegaskan keputusan MK sudah final dan harus dijalankan semua pihak. Mahfud pun berharap tidak ada lagi polemik terkait aturan dan dasar hukum setelah putusan MK ini keluar.

"Tidak usah kontroversi lagi. Tinggal sosialisasi dan persiapan teknis. (Aturan lain) tinggal disesuaikan dengan putusan MK,"tegas mantan ketua MK ini.

Klik: Sultan Sambut Positif Putusan MK soal Calon Gubernur DIY




(SUR)