60 Persen Anggaran Daerah untuk Infrastruktur Sulit Direalisasi

Kuntoro Tayubi    •    Rabu, 25 Oct 2017 06:00 WIB
infrastruktur
60 Persen Anggaran Daerah untuk Infrastruktur Sulit Direalisasi
Ganjar Pranowo saat kunjungan di Brebes, Jawa Tengah. Foto: MTVN/Kuntoro Tayubi

Metrotvnews.com, Brebes: Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengaku keinginan presiden terkait 60 persen anggaran daerah untuk infrastruktur tidak mungkin direalisasi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hanya mampu mengalokasikan di kisaran angka 15-20 persen.
 
“Kita tahu untuk bidang pendidikan saja 20 persen, kemudian kesehatan 10 persen, kemudian dana perimbangan dan lain lain. Habis tidak ada sisanya,” katanya di Brebes, Rabu, 25 Oktober 2017.
 
Ganjar mengklaim, di Jawa Tengah anggaran untuk pembangunan infrastruktur mencapai Rp2 triliun. Angka tersebut meningkat dibanding saat Pemprov Jateng sebelum dia pimpin. Saat itu, infrastruktur hanya dianggarkan Rp700 miliar.
 
Menuturnya, Presiden lupa menghitung angka. Sebagian besar anggaran di kabupaten/kota sudah terserap untuk belanja pegawai.
 
Gubernur juga sempat menanyakan kepada pejabat Pemkab Brebes, jika anggaran yang ada hanya mampu membangun 70 persen infrastruktur di wilayahnya. Bahkan jika di tambah anggaran Rp200 miliar hanya mampu mendongkrak hingga 80 persen.
 
“Jika dikasih tambahan Rp200 miliar, sepertinya pembangunan infrastruktur di Brebes mampu mencapai 80 persen,” ujar kepala Baperlitbangda Kabupaten Brebes, Angkatno.
 
Presiden Joko Widodo menginginkan penggunaan anggaran daerah lebih besar untuk infrastruktur. Segala infrastruktur diharapkan selesai dalam 2 tahun sisa jabatannya.

"Oleh sebab itu, saya minta 60 persen anggaran di sini. Itu barangnya akan kelihatan kalau bapak ibu berani menentukan begitu. Itu tugasnya pemimpin di daerah seperti itu," tegas Jokowi saat memberikan pengarahan kepada seluruh kepala daerah di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa 24 Oktober 2017.
 
Jokowi meminta kepala daerah tak ragu menganggarkan dana untuk pembangunan. Kepala daerah harus memberikan warisan baik. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengakui bila politik anggaran diperlukan. Tapi, pengelolaan APBD tidak boleh menggunakan pola lama.
 
(SUR)