Lima Aliran Kepercayaan di Brebes Sambut Gembira Putusan MK

Kuntoro Tayubi    •    Senin, 13 Nov 2017 19:21 WIB
penghayat kepercayaan
Lima Aliran Kepercayaan di Brebes Sambut Gembira Putusan MK
Suasana diskusi Temu Forum Multi Pihak di Brebes, Jawa Tengah. (Metrotvnews.com/Kuntoro Tayubi)

Brebes: Ratusan penghayat kepercayaan di Kabupaten Brebes bergembira atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan uji materi terkait Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
 
Adanya putusan tersebut, sekitar lima aliran kepercayaan di Kabupaten Brebes sangat mengapresiasi. Pasalnya, putusan MK merupakan angin segar bagi sebagian besar penghayat kepercayaan.
 
Lima aliran tersebut di antaranya Persatuan Sapo Darmo (Persada) yang memiliki kurang lebih 200 penganut, Medal Urip dengan 50 penganut, Kapribaden yang memiliki kurang dari 50 penganut, Nurmanto dengan 50 penganut, dan Perguruan Tri Jaya dengan 50 penganut.
 
"Kami sangat mengapresiasi putusan MK. Putusan MK ini memberikan angin segar bagi masyarakat Penghayat Kepercayaan, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Brebes, dan seluruh Indonesia," kata Muhajir, anggota LSM yang mendampingi penghayat Brebes saat dihubungi, Senin, 13 November 2017. 
 
Dengan adanya putusan MK yang menyetarakan penghayat lepercayaan dengan pemeluk enam agama lain yang telah diakui pemerintah dalam hal administrasi kependudukan, Budayawan yang juga pemerhati penghayatan, Wijanarto menyatakan, negara tidak pilih kasih kepada warganya.
 
"Selama ini penghayat berlindung pada agama lain yang diakui negara terkait pencantuman kolom agama karena jika tidak begitu mereka merasa didiskriminasi saat mengurus pelayanan, terutama pelayanan administrasi," katanya.
 
Terkait putusan MK tersebut, ia menjelaskan, pihaknya akan menggelar rapat koordinasi dengan beberapa pihak terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Kesbangpol, Serta Dinas Pendidikan. Namun hal ini menunggu instruksi dari Kementerian Dalam Negeri.
 
Sehubungan putusan MK tersebut, ia mengharapkan, seluruh jajaran Pemerintahan Daerah segera merespons serta bisa memfasilitasi Penghayat Kepercayaan dalam pembuatan administrasi kependudukan.
 
"Mudah-mudahan, seluruh pemerintah daerah juga segera merespon dan bisa memfasilitasi pembuatan administasi kependudukan bagi warganya," harapnya. 
 
Bercermin pada pengalaman sebelumnya, ia menyampaikan, dengan adanya putusan langsung dari MK, Pemerintahan Daerah juga diminta untuk memfasilitasi Penghayat Kepercayaan agar tidak terjadi diskriminasi dengan masyarakat Penghayat yang meninggal.
 
"Karena selama ini pun mereka merasa bingung untuk memakamkan jenazah penghayat. Sampai saat ini mereka seakan ditolak jika dimakamkan di pemakaman muslim. Kami sudah beraudiensi dengan mereka terkait hal ini," tandasnya. 
 
Baca: Brebes Krisis Pemakaman Umum
 
Jumlah penduduk Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, hampir mencapai dua juta. Namun ironis, Brebes belum memiliki tempat pemakaman umum (TPU) untuk mengakomodasi warga penganut aliran kepercayaan hingga sekarang.
 
Salah satu warga penghayat Sapto Darmo, Harjo, mengaku sering merima perlakuan diskriminatif dari warga soal lahan pemakaman ini. Jasad warga penganut aliran Sapto Darmo yang sudah dimakamkan harus dibongkar dan dipindahkan karena tidak diterima masyarakat, .

“Persoalan TPU sangat penting bagi kami. Harapannya Pemkab Brebes tidak mengabaikan persoalan yang hingga saat ini belum terpecahkan,” ujarnya.
(ALB)