Tegal Surplus Beras Hingga 107.200 Ton

Kuntoro Tayubi    •    Rabu, 01 Nov 2017 18:55 WIB
swasembada beras
Tegal Surplus Beras Hingga 107.200 Ton
Petani sedang memanen padi di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. (Metrotvnews.com/Kuntoro Tayubi)

Metrotvnews.com, Tegal: Produksi beras di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, mengalami surplus sebanyak 107.200 ton. Jumlah itu terhitung hingga Agustus 2017 lalu. Dengan begitu, surplus beras diprediksi mampu mencukupi kebutuhan hingga sembilan bulan kedepan. 

"Stok beras di Kabupaten Tegal aman," kata Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal, Khofifah saat sambutan dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal di ruang rapat Bupati Tegal, Rabu, 1 November 2017. 

Menurutnya, dewasa ini pembangunan ketahanan pangan dan gizi difokuskan pada penguatan kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan diyakini dapat diwujudkan dengan melaksanakan program swasembada pangan berkelanjutan, peningkatan nilai tambah produksi pertanian dan ekspor pangan. Selain itu, pengendalian impor, diverifikasi pangan, penguatan kelembagaan petani, pembangunan sumber daya manusia.
 
"Pada tahun 2016 lalu, capaian produksi padi di Kabupaten Tegal sebesar 394.023 ton Gabar Kering Giling (GKG) dari target 356.538 ton atau terealisasi sebesar 110,51 persen," ujarnya.

Dari data tersebut, lanjut Khofifah, Kabupaten Tegal mengalami surplus beras sekitar 88.385 ton. Sedangkan, produksi padi hingga Agustus 2017 sebesar 331.565 ton dari target 357.538 ton. Jika dilihat dari kebutuhan beras di Kabupaten Tegal dengan asumsi konsumsi beras per-kapita per-tahun sebanyak 95,9 kilogram, maka cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam jangka waktu sembilan bulan kedepan.
 
"Beberapa persoalan yang kita hadapi dalam pembangunan pangan di Kabupaten Tegal, diantaranya alih fungsi lahan pertanian," katanya.
 
Dia mengungkapkan, alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian di Kabupaten Tegal makin marak. Misalnya, menjadi perumahan, perusahaan, jalan tol dan lainnya. Selain itu, adanya kejadian gagal panen atau puso, ditemukannya penggunaan bahan tambahan pangan terlarang (pengawet formalin), lahan pertanian terutama kawasan pantura yang endemis banjir dan kekeringan, serta sebagian besar anggota kelompok tani tidak dapat mengantisipasi fluktuasi harga pangan yang membuat petani menjual dengan harga murah.
 
"Belum optimalnya pemanfaatan bahan pangan non beras juga jadi persoalan. Paradigma masyarakat yang menyatakan belum makan kalau bukan nasi, membuat tingginya kebutuhan beras," jelasnya.

Dia menambahkan, untuk menyikapi fenomena tersebut dibutuhkan upaya kongkrit baik koordinasi dan kerja keras dalam meningkatkan ketahanan pangan daerah. Salah satunya antara SKPD yang menangani ketahanan pangan dengan dewan ketahanan pangan harus merumuskan pembangunan ketahanan pangan daerah menjadi skala prioritas.


(ALB)