HTI Jateng bakal Gelar Aksi Tolak Perppu Ormas

Mustholih    •    Jumat, 14 Jul 2017 20:37 WIB
perppu pembubaran ormas
HTI Jateng bakal Gelar Aksi Tolak Perppu Ormas
Alur pembubaran ormas menurut UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas -- Grafik/MI

Metrotvnews.com, Semarang: Hizbut Tahrir Indonesia Jawa Tengah mempertimbangkan turun aksi ke jalan menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi massa. Perppu dinilai sebagai bentuk otoritarianisme Pemerintah terhadap kebebasan berorganisasi.

"Sedang kita komunikasikan (turun ke jalan) juga. Tapi belum ditentukan kapan. Nanti akan kita bicarakan dengan pihak terkait," kata Ketua HTI Jawa Tengah, Abdullah, saat dihubungi Metrotvnews.com, Semarang, Jawa Tengah, Jumat, 14 Juli 2017.

Sebagai organisasi, kata Abdullah, HTI Jawa Tengah mengikuti sikap Pengurus Pusat HTI yaitu menolak Perppu ormas. Saat ini, HTI Jawa Tengah sedang menggalang dukungan kepada tokoh-tokoh ormas yang tidak sependapat dengan terbitnya Perppu tersebut.

Menurut Abdullah, sebenarnya Perppu ormas tidak hanya membidik Hizbut Tahrir. Dukungan terhadap HTI di Jawa Tengah diklaim cukup mengalir. 

"Kalau di daerah, kita mendiskusikan Perppu dengan beberapa kalangan termasuk akademisi. Mereka yang sama dengan kita memberikan suport baik dalam bentuk tanggapan di media. Karena sebenarnya Perppu ini tidak terhadap HTI, tapi semua ormas islam," tegas Abdullah.

Bahkan, kata Abdullah, sejumlah tokoh dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah turut memberi solidaritas kepada HTI. Namun, solidaritas mereka diberitakan atas nama pribadi bukan organisasi. "Kalau kami (tetap) membangun komunikasi dengan teman-teman NU dan Muhammadiyah, walaupun mereka memberi komentar positif atas nama personal, tidak atas nama lembaga," terang Abdullah.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu tentang ormas. Perppu tersebut terbit untuk menyempurnakan Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 yang dinilai ada kekosongan hukum dan terlalu susah bagi Pemerintah menjatuhkan sanksi bagi ormas yang melakukan pelanggaran.



(ALB)