Sekolah Tunggu Detail Aturan Perpres PPK dari Mendikbud

Pythag Kurniati    •    Jumat, 08 Sep 2017 11:32 WIB
pendidikan
Sekolah Tunggu Detail Aturan Perpres PPK dari Mendikbud
Kepala SMA Negeri 6 Solo Agung Wijayanto -- MTVN/Pythag Kurniati

Metrotvnews.com, Solo: Sekolah yang telah menerapkan sekolah lima hari masih menunggu detail aturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penjabaran dari Perpres Noor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Pada Pasal 15 Perpres disebutkan, bahwa pendanaan PPK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), masyarakat, dan sumber lain yang sah.

"Ini berarti kemungkinan ada bentuk-bentuk tertentu penyelenggaraan PPK yang secara fisik bisa terlihat. Kami masih tunggu kejelasannya," kata Kepala SMA Negeri 6 Solo Agung Wijayanto di kantornya, Jalan M.R. Sartono, Solo, Jawa Tengah, Jumat 8 September 2017.

Agung menambahkan, penguatan pendidikan karakter di SMA yang ia pimpin terus dilakukan. Baik melalui kegiatan intrakulikuler, kokulikuler, serta ekstrakulikuler yang berlangsung.

(Baca: Perpres PPK Dinilai Harus Mendapat Pengawasan)

Semua kegiatan yang dilakukan siswa bertujuan untuk mengasah olah pikir, olah rasa, olah raga, dan olah hati. Agung mencontohkan, adanya kegiatan literasi yang dilakukan setiap hari selama 15 menit.

Kemudian, untuk menumbuhkan nilai kegotong-royongan, sekolah menyelenggarakan kerja bakti setiap Jumat. Tak hanya itu, sekolah juga menekankan pendidikan budi pekerti serta kegiatan kesenian untuk mengolah rasa.

"Setiap Sabtu, siswa libur untuk mengembalikan peran orang tua dan keluarga," ujar dia.

(Baca: KPAI Nilai Anak Butuh Teladan PPK)

Sebelumnya, Presiden Jokowi menandatangani Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang PPK. Penerbitan Perpres ini, diharapkan dapat menyelesaikan perbedaan pendapat, dinamika, dan penolakan terhadap kebijakan mengenai sekolah yang sebelumnya terjadi.

Dalam Perpres ini tidak memuat kebijakan delapan jam kegiatan belajar mengajar. Perpres tersebut hanya mengatur bahwa penyelenggaraan PPK pada jalur pendidikan formal dilaksanakan selama enam atau lima hari sekolah dalam satu minggu.

Penerapan kebijakan lima hari sekolah satuan pendidikan dan komite sekolah atau madrasah harus mempertimbangkan beberapa aspek seperti kecukupan pendidik, ketersediaan sarana prasarana, kearifan lokal, pendapat tokoh masyarakat dan atau tokoh agama di luar komite sekolah atau madrasah.


(NIN)