'Bisnis' SMP Negeri di Sleman usai PPDB

Ahmad Mustaqim    •    Minggu, 08 Jul 2018 16:54 WIB
PPDB 2018
'Bisnis' SMP Negeri di Sleman usai PPDB
Sejumlah siswa melakukan pendaftaran Sekolah Menengah Pertama (SMP) secara daring. (ANT/Oky Lukmansyah)

Sleman: Baharudin, seorang warga Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, merasa ganjil. Anaknya yang baru saja lolos proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dihadapkan dengan banyaknya biaya.  

Salah satu SMP Negeri di Kecamatan Ngaglik, tempat bersekolah anak Baharudin, menarik uang Rp1.050.000 untuk seragam. Bukan seragam jadi, namun sebatas lembaran kain.

"Itupun yang dikasih hanya bahan dan harus jahit sendiri. Kalau anak putra biayanya Rp900 ribuan," ujar Baharudin saat dihubungi Medcom.id pada Minggu, 8 Juli 2018.

Kain yang dibeli itu memang harus dibawa ke penjahit agar bisa menjadi seragam. Baharudin mengatakan, kain yang dibeli itu bisa dibuat empat pasang seragam sekolah.

"Ini ada untuk bahan seragam pramuka,  OSIS dua dan satu identitas sekolah warna biru," kata dia.

Baharudin sempat menunjukkan kuitansi pembayaran. Tak ada stempel sekolah menempel. Namun, ada stempel nama toko penjual kain yang berlokasi di perbatasan Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.

Ia mengaku. harus mengikuti keinginan sekolah. Sebab, kebanyakan orang tua tidak mau tersita waktunya hanya untuk memenuhi seragam sekolah.

Menurut dia, memang kebijakan itu sudah ditawarkan ke orang tua sebelum dijalankan. "Ya pasti semua sesolah bahasanya bebas memilih, tapi sekolah menyediakan. Otomatis seragam yang ada identitasnya tidak ada di luar (sekolah)," ujarnya.

Baharudin sebetulnya tak terlalu pusing memikirkan seragam. Kendatipun biaya yang dikeluarkan cukup besar dengan hanya sekadar kain. Namun, masih ada penarikan biaya sebesar Rp505 ribu.

Dalam kuitansi pembayaran yang juga tanpa stempel sekolah itu, terdapat rincian penjelasan biaya, di antaranya untuk kunjungan, pengadaan air minum, kegiatan kemah, latihan kurban, map dokumen, foto, pentas seni tutup tahun, dan dana sehat.

"Kalau untuk air minum, masa tiap tahun harus beli dispenser, kan, misalnya. Lalu, pentas seni tutup tahun kok calon siswa sudah harus bayar? Kan jadi aneh," keluhnya.

Baharudin mengatakan, pembayaran dilakukan dengan cara kredit, baik untuk kain seragam maupun yang lain. Pihak sekolah meminta wali murid melunasi semuanya dalam beberapa bulan.

"Tapi tidak pasti batas pelunasan kapan," ujarnya.

Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY, Budhi Masturi, mengatakan jual-beli seragam sekolah itu tidak diperkenankan. Menurut dia, hal itu mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Budhi mengatakan, siswa sudah semestinya dibebaskan untuk membeli seragam di manapun. "Baru satu sekolah terindikasi (jual-beli seragam) itu," katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Sri Wantini, saat dikonfirmasi mengaku belum mendapat laporan itu. Ia meyakini tidak ada SMP yang melakukan jual-beli seragam.


(LDS)