Ada Eksploitasi pada Kegiatan Gepeng

Patricia Vicka    •    Selasa, 18 Oct 2016 14:38 WIB
rehabilitasi gepeng
Ada Eksploitasi pada Kegiatan Gepeng
Foto ilustrasi. (ant/Septianda Perdana)

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Upaya pemberantasan gelandangan dan pengemis (gepeng) di Daerah Istimewa Yogyakarta dinilai belum menyeluruh. Pemerintah hanya menindak pelaku gepeng di sektor hilir, tanpa memberantas pemain di hulu.

Fakta itu membuat peneliti senior Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada Muhajir Darwin menilai Perda No 1/2014 tentang Penanganan Gepeng mandul.

Padahal, kata dia, kegiatan gepeng terorganisasi dengan rapi oleh mafia-mafia di belakangnya. Dia menuding ada semacam mafia yang mengendalikan kegiatan pengemis.

"Yang ngemis di jalan itu dijual untuk menghasilkan uang. Tapi tidak ada tindakan hukum dari aparat untuk aktor kunci di balik gepeng," ujarnya dalam public hearing Perda Gepeng di DPRD DIY, Selasa (18/10/2016). 

Baca: Gelandangan dan Pengemis Datangi DPRD Yogyakarta

Fenomena gepeng terorganisasi banyak terjadi di Indonesia. Mereka mengemis bukan karena miskin. Mereka disebar ke titik tertentu oleh aktor-aktor dan dipekerjakan untuk mencari uang. Kegiatan ini jelas melanggar hukum karena merupakan bentuk perdagangan dan eksploitasi manusia dan terkadang melibatkan anak kecil untuk menghasilkan uang.

"Tugas aparat seperti polisi, satpol PP dan pemerintah untuk mencaritahu dan menangkap para mafia itu," tegasnya. 

Kepala Dinas Sosial DIY Untung Karyadi mengakui fakta tersebut. Dia mengaku pernah mendapat laporan kalau ara gepeng sering kedapatan berganti baju di masjid atau toilet umum. 

"Dulu di Kota Gede pernah ada kelompok gepeng, sebelum mengemis ganti baju dulu di Pasar Legi. Langsung kita tindak," jelasnya. 

Namun, pihaknya kesulitan untuk melacak aktor-aktor yang berperan di baliknya. Sebab tindakan tersebut sebagian besar dilakukan oleh penduduk non-DIY secara rapi dan cepat.

"Gepeng dan pengemis di sini 70 persennya dari luar DIY. Untuk bisa menangkap mereka perlu ada bukti otentik," tuturnya. 

Data Dinsos, hingga kini ada sekitar 199 gepeng di panti sosial. Terdiri dari 107 gepeng psikotik dan 92 gepeng nonpsikotik.
(SAN)