Hari Ini, Pengemudi Taksi Online di Yogyakarta Mogok `Narik`

Patricia Vicka    •    Selasa, 31 Oct 2017 11:00 WIB
polemik taksi online
Hari Ini, Pengemudi Taksi Online di Yogyakarta Mogok `Narik`
Ilustrasi

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Ratusan pengemudi taksi online di Yogyakarta hari ini rencananya mogok `narik`. Mereka akan berunjuk rasa di depan gedung DPRD.

Humas Paguyuban Pengemudi Online Jogjakarta (PPOJ) Daniel Victor menjelaskan, para pengemudi akan menyampaikan penolakan terkait revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. "Kami akan sampaikan penolakan kami ke anggota dewan," kata dia di Yogyakarta, Selasa 31 Oktober 2017.

Daniel menjelaskan, PPOJ menyatakan menolak melakukan uji KIR, menolak memakai stiker baru yang ditetapkan Kemenhub, serta meminta tak ada pembatasan wilayah operasional. Sebelum aksi, para pengemudi taksi online akan berkumpul di Masjid Syuhada, Kota Baru dan parkiran Abu Bakar Ali.

"Kami kemudian bersama-sama jalan dari Kota baru ke depan gedung DPRD DIY. Ada sekitar 100 pengemudi dipastikan ikut," tuturnya.

(Baca: Grab Butuh Adaptasi dengan Aturan Baru Taksi Online)

Menurut Daniel, pengemudi taksi online sepakat akan mamatikan aplikasi selama unjuk rasa. Aksi ini sekaligus sebagai protes kepada perusahaan aplikasi agar lebih peka memperhatikan para pengemudi.

"Supaya perusahaan juga lebih memperhatikan nasib kami, jangan terus-terusan merekrut pengemudi baru. Kesehatan dan kesejahteraan kami juga harus dipikirkan," tegasnya.

Daniel mengklaim, pihaknya telah mengantongi izin untuk aksi hari ini.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan merevisi beleid soal transportasi daring usai Mahkamah Agung mengabulkan uji materi yang diajukan enam pengemudi taksi online. MA menganulir 14 pasal dalam peraturan itu.

(Baca: Aturan Baru Taksi Online Berlaku 1 November)

Kemenhub merevisi sembilan poin aturan, antara lain soal argometer, tarif, wilayah operasi, kuota atau perencanaan kebutuhan, persyaratan minimal lima kendaraan, bukti kepemilikan kendaraan bermotor, domisili tanda nomor kendaraan bermotor, sertifikat registrasi uji tipe (SRUT), dan peran aplikator.

Revisi Permenhub terbut berlaku mulai 1 November. Meski begitu, Kemenhub memberikan jangka waktu transisi beberapa bulan sebelum peraturan ini berlaku seluruhnya.


(NIN)