Pengelolaan Danais Dituntut Lebih Transparan

Ahmad Mustaqim    •    Kamis, 26 Oct 2017 17:14 WIB
yogyakarta
Pengelolaan Danais Dituntut Lebih Transparan
Ilustrasi

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dituntut lebih transparan menggunakan dana keistimewaan (Danais). Dana yang semula berjumlah Rp800 miliar per tahun itu akan bertambah menjadi Rp1 triliun per tahun.

Deputi Pengelolaan Pengetahuan Institute for Development dan Economic Analysis (IDEA) Yogyakarta Triwahyuni Suci Wulandari mengatakan, optimalisasi Danais dalam sejumlah program belum maksimal. Sebab, masih ada kebingungan penerjemahan program di lapangan.

"Serapannya juga masih rendah," kata Triwahyuni di Yogyakarta, Kamis 26 Oktober 2017.

Sesuai Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewaan DIY, ada lima bidang keistimewaan DIY, yakni kelembagaan, tata ruang, pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, pertanahan, serta kebudayaan. Menurut Triwahyuni, empat poin pertama sudah jelas dalam penganggaran Danais.

Namun, lanjut Triwahyuni, penerjemahan program dalam bidang kebudayaan masih terjadi kebingungan di lapangan. Padahal, kebudayaan menyerap porsi besar.

"Tiga tahun awal bisa dioptimalkan kesenian. Tapi, dua tahun terakhir digunakan untuk insfrastruktur. Ini kita kritisi karena mereduksi kebudayaan," kata dia.

Dari situ, Triwahyuni  menilai, masih adanya kebingungan dalam pemanfaatan Danais. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih terpaku istilah kebudayaan dalam arti yang tak luas.

Padahal, menurut Triwahyuni, makna kebudayaan bisa ditafsirkan lebih luas agar serapan maksimal dan bisa tepat sasaran. "Misalnya, Dinas Pertanian. Mereka kebingungan mau apa. Padahal kan bisa membudidaya produk tanaman lokal yang itu merupakan bagian dari kebudayaan lokal di Yogyakarta," ungkapnya.

Selain itu, Triwahyuni mengaku belum pernah sekalipun mendapat akses laporan rinci pemanfaatan Danais. Sejak Danais turun sekitar Rp231,39 miliar (2013) hingga Rp800 miliar (2017), ia sulit mendapatkan tranparansi anggaran Danais.

"Laporan-laporan yang kami analisi itu dari orang dalam dan sifatnya masih umum. Jika laporan rinci tak bisa didapatkan. Akan kita sengketakan, karena ini dokumen publik. Selama ini laporan rinci belum ada. Kalau Pemerintah DIY akan mengeluarkan laporan, lebih baik tren pemanfaatan dananya," jelasnya.


(NIN)