Pemkab Gunungkidul akan Ultimatum Perusahaan Ternak Unggas

Ahmad Mustaqim    •    Kamis, 13 Sep 2018 18:32 WIB
pariwisata
Pemkab Gunungkidul akan Ultimatum Perusahaan Ternak Unggas
Peternak memberi pakan ayam potong, di Desa Surodadi, Sayung, Demak, Jawa Tengah, Senin (22/1). ANTARA FOTO/Aji Styawan.

Gunungkidul: Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta mengultimatum PT Widodo Makmur Unggas yang mendirikan bangunan untuk ternak unggas dalam skala besar. Di sisi lain, bangunan yang dibangun belum memiliki kelengkapan perizinan.

Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Drajat Ruswandono mengatakan, pemerintah melayangkan surat peringatan pertama untuk perusahaan yang mendirikan bangunan di Desa Pancarejo, Kecamatan Semanu. Namun, perusahaan tersebut tak mengindahkan. 

"Kami tak mengetahui betul kondisi di lapangan. Pembangunan fisik biasanya sudah jalan, tapi izin baru diajukan," kata Drajat di Gunungkidul, Yogyakarta, Kamis, 13 September 2018. 

Drajat menjelaskan, Dinas Lingkungan Hidup sudah mengingatkan kelengkapan perizinan tiga bulan lalu. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul akan mengirimkan surat peringatan kedua ke perusahaan tersebut dalam waktu dekat.

"Jika (surat peringatan) kedua tak diindahkan, kami akan lanjutkan ke (peringatan) ketiga. Kita akan tindak setelah peringatan terakhir (tak diindahkan)," jelas Drajat.

Drajat meminta manajemen perusahaan tak melanjutkan pembangunan selagi tak memiliki kelengkapan izin. Ia juga mengatakan, lokasi pendirian perusahaan unggas tak menyalahi tata ruang.

"Perusahaan tak mungkin membuang kotoran (limbah) ke luweng (gua). Mereka sudah membangun IPAL. Kami betul berkomitmen menjaga Gunungkidul," ungkap Drajat. 

Sementara itu Pakar Geologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Wahyu Wilopo mengatakan, Pemerintah Daerah tidak boleh salah langkah saat menerbitkan perizinan, termasuk (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) AMDAL.

Jika lingkungan bagian bawah tercemar akan sangat sulit ditangani, bahkan diperbaiki. "Biaya perbaikan (lingkungan) sangat mahal. Tim pembuat AMDAL harus memberikan detail kajiannya. Kuncinya ada di AMDAL," pungkas Drajat.


(DEN)