13.379 Penduduk Bantul Masuk Kategori Miskin

Ahmad Mustaqim    •    Selasa, 08 Aug 2017 16:02 WIB
kemiskinan
13.379 Penduduk Bantul Masuk Kategori Miskin
Wakil Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih meluncurkan Sistem Open Data dan Informasi Kemiskinan. (MTVN-Ahmad Mustaqim)

Metrotvnews.com, Bantul: Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bantul mencapai 13.379 jiwa atau 14,33 persen dari total penduduk 928.676 orang. Wakil Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih mengatakan penduduk miskin di wilayahnya bukan jumlah kecil.

Pemerintah setempat meluncurkan berbagai program untuk pengentasan kemiskinan. Salah satunya, meluncurkan Sistem Open Data dan Informasi Kemiskinan. Program ini merupakan kerja sama Pemkab Bantul dengan Institute for Development dan Economic Analysis (Idea). 

Abdul mengatakan sistem tersebut sebagai bagian implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Sistem ini diklaim yang pertama di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Publik bisa mengawasi melalui laman resmi pemkab.

Sementara itu, dalam penanggulangan kemiskinan, ada sejumlah langkah yang Pemkab Bantul lakukan. Pertama yakni pengurangan beban pengeluaran. Langkah ini dilakukan dengan cara pemberian beasiswa, dan sejumlah fasilitas jaminan sosial lain. 

Kemudian, Pemkab Bantul juga berupaya melakukan peningkatan pendapatan warga miskin. Tugas tersebut diemban Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) rumpun ekonomi melalui pelatihan dan bantuan sarana ekonomi. 

"Lalu ada pengembangan usaha mikro warga miskin. Kemudian, pemberdayaan warga miskin memenuhi kebutuhan dasar. Langkah ini perlu sinergi kebijakan dan program, utamanya OPD Pemkab Bantul," kata Abdul dalam peluncuran Sistem Open Data dan Informasi Kemiskinan, di Bantul, Selasa, 8 Agustus 2017. 

Direktur Idea Sunarja menambahkan, adanya sistem itu diharapkan masyarakat bisa memantau pengawasan anggaran, dalam hal ini program pengentasan kemiskinan. Menurutnya, pengawasan juga agar penggunaan anggaran tepat sasaran. 

"Jika ada masukan-masukan dari desa bisa langsung dipantau dimasukkan APBD atau tidak. Kita juga melihat keluarga miskin mana yang belum mendapatkan intervensi pemerintah. 

Kepala Bappeda Bantul, Fenti Yusdayanti berharap keberadaan sistem berbasis website itu bisa mengurangi angka kemiskinan. Menurutnya, sejak 2012 hingga 2016, angka kemiskinan hanya bisa turun 2-3 persen.


(SAN)