Pembangunan Pendukung Pariwisata di Kawasan Karst Harus Hati-hati

Ahmad Mustaqim    •    Selasa, 08 Aug 2017 10:37 WIB
yogyakarta
Pembangunan Pendukung Pariwisata di Kawasan Karst Harus Hati-hati
Pantai Seruni, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul -- eksotisjogja.com

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Tujuan pemberian status Pegunungan Sewu menjadi bagian dari Global Geopark Network (GGN) oleh UNESCO pada 2015 adalah untuk melindungi kawasan karst. Sementara, langkah menjadikan Pegunungan Sewu menjadi lokasi wisata merupakan cara untuk memuliakan dan mencintai karst.

"Yang jadi masalah adalah pembangunan fasilitas pendukung pariwisata, hati-hati atau tidak. Baik itu pembangunan jalan dan fasilitas lain, dari kawan bisa jadi musuh," kata geolog dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, Eko Teguh Paripurno, di Yogyakarta, Selasa 8 Gaustus 2017.

Eko menjelaskan, beberapa waktu lalu santer tersiar rencana pembangunan resort di kawasan Pantai Seruni, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul. Pegiat lingkungan telah menyatakan protes atas rencana itu.

Menurut Eko, pengembangan wisata kawasan karst di Gunungkidul lebih baik melihat pada road map blue print perencanaan. Ia menilai, pembangunan sejenis resort atau hotel di atas karst bukan pilihan bagus.

Pembangunan yang semestinya diutamakan, lanjut Eko, yakni harus bisa melihat daya dukung lingkungannya. Jika tak dilakukan, hal ini bisa memunculkan masalah di kemudian hari.

"(Membangun) Hotel kurang baik. Pilihan ideal yakni mengembangkan rumah warga. Jangan sampai memuliakan karst, tapi tidak mendukung perlindungannya," kata dia.

Eko menerangkan, pengembangan rumah warga menjadi semacam guest house akan bisa meminimalisasi potensi kerusakan karst. Lebih dari itu, langkah tersebut dianggap bisa memberikan dampak ekonomi secara langsung kepada masyarakat.

"Membangun sumber daya internal tidak harus ada ekspansi investor. Pembangunan akan lebih baik berbasis masyatakat," katanya.

Eko juga melontarkan kritik terkait belum adanya perizinan, baik izin mendirikan bangunan (IMB) dan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Di sisi lain, proses pembangunan dengan pemotongan bukit karst sudah dimulai.

"Kalau belum ada izin, tapi sudah dimulai, pelanggaran. Pemerintah mau diapakan yang seperti ini. Kalau hukum tidak dijalankan, kenapa peraturan dibuat?" ujarnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Gunungkidul Hidayat, mengatakan rencana pembangunan di kawasan Pantai Seruni memang belum memiliki izin, baik IMB maupun Amdal. Namun, izin lokasi sudah dikantongi pengembang.


(NIN)