Raperwal Menara Telekomunikasi di Kota Yogya Perlu Revisi

Ahmad Mustaqim    •    Senin, 28 Aug 2017 17:15 WIB
menara telekomunikasi
Raperwal Menara Telekomunikasi di Kota Yogya Perlu Revisi
Sebuah menara telekomunikasi telah disegel namun mesinnya masih beroperasi. (MTVN-Ahmad Mustaqim)

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Sujanarko, mengatakan, draf Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peratutan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik perlu revisi. Ia menilai ada aspek kelemahan dari isi draf aturan itu. 

"Salah satunya, di dalam draf itu isinya lemah untuk melakukan penindakan dalam menindak menara tak berizin," ujar Sujanarko ditemui di DPRD Kota Yogyakarta pada Senin, 28 Agustus 2017. 

Sujanarko menuturkan di dalam draf Perwal itu terdapat prosedur pemberian surat peringatan kepada penyedia jasa menara telekomunikasi yang melanggar, yakni dalam Pasal 27. Namun, masih ada pengulangan langkah penindakan di dalam aturan itu. 

Sujanarko juga mengkritik penggunaan sistem ijon dalam proses penataan menara. Menurutnya, penentuan lokasi menara di dalam draf Perwal itu terdapat klausul penyedia jasa menara baru tak boleh mendirikan menara di bekas menara ilegal. Di sisi lain, banyak menara ilegal yang kini telah berdiri di wilayah Kota Yogyakarta. "Seharusnya bisa dibuat sistem lelang saja," kata politisi PDI Perjuangan ini. 

Selain itu, penyusunan draf Perwal itu juga tanpa ada konsultasi dengan DPRD Kota Yogyakarta. Padahal, di dalam rekomendasi pengesahan Perda tentang Penataan Menara dan Fiber Optik pada 17 Juli 2017 harus melibatkan dewan saat menata keberadaan menara. 

"Kita sudah minta penjelasan ke bagian hukum Sekda Kota Yogyakarta. Saya tegaskan apakah draf bisa diubah? Jawabnya bisa direvisi," ungkapnya. 

Koordinator Divisi Kejian Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta, FX Harry Cahya juga mendesak adanya revisi draf Perwal itu. Ia menilai, penertiban menara selama ini terkesan bertele-tele dan membahayakan keselamatan warga sekitar seandainya terjadi musibah dari menara telekomunikasi. 

Ia menuturkan, dalam aturan BAB IV Pasal 11 ayat 5 Perwal tentang menara, disebutkan bahwa asuransi keselamatan warga di radius satu setengah tinggi menata. "Satu setengah radius mungkin tak cukup, dampaknya bisa tiga kali ketinggian (menara)," ujarnya. 

Dia juga mempertanyakan keberadaan ratusan menara tak berizin. Data Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kota Yogyakarta, menunjukkan hanya ada 104 menara yang memiliki izin. Di dalam lampirannya, ada sekitar 222 menara telekomunikasi berdiri. Artinya, ada sekitar 118 menara ilegal dan harus ditertibkan. 

"Pemkot Yogyakarta tak perlu mencatat berapa menara ilegal karena ada dinas yang memegang tanggung jawab. Masalah menara ilegel sebetulnya sudah lama, malah sebalum keberadaan Perda," ucapnya.


(SAN)