Daya Beli Warga Yogyakarta Dikhawatirkan Merosot Jika PTKP Diturunkan

Patricia Vicka    •    Rabu, 26 Jul 2017 12:12 WIB
pajak
Daya Beli Warga Yogyakarta Dikhawatirkan Merosot Jika PTKP Diturunkan
Ilustrasi

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Wacana pemerintah menurunkan nilai pendapatan tidak kena pajak (PTKP) dirasa tidak tepat dilakukan saat ini. Jika dipaksakan, kebijakan tersebut dikhwatirkan akan menurunkan daya beli masyarakat di daerah, terutama di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Ekonom dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Yogyakarta Ardito Bhinadi menjelaskan, kondisi makro ekonomi masyarakat Indonesia saat ini menunjukkan adanya geliat pada daya beli masyarakat. Namun, secara mikro, daya beli masyarakat cenderung melemah.

"Perlu mempertimbangkan momennya. Kalau sekarang, tidak tepat. Secara makro, daya beli memang stabil. Tapi, secara mikro, daya beli menurun sejak 2015," kata Dito di Yogyakarta, Rabu 26 Juli 2017.

(Baca: Upah Minimum Provinsi dan Rasio Pajak)

Kondisi pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta, lanjut Dito, menunjukkan tren peningkatan pada 2017. Hal tersebut disebabkan menggeliatnya sektor pariwisata.

Data Badan Pusat Statistik DIY memperlihatkan, perekonomian DIY pada triwulan I-2017 tumbuh 5,12 persen (yoy) dibandingkan triwulan I-2016. Pertumbuhan ekonomi triwulan I-2017 juga tumbuh sedikit sebesar 0,20 persen (q-to-q) dibandingkan triwulan IV-2016.

Sementara, data perekonomian DIY dari Bank Indonesia kanwil DIY mengungkapkan, pencapaian kinerja perekonomian DIY pada triwulan I-2017 tumbuh sebesar 5,12 persen (yoy) dibanding triwulan IV-2016 yang sebesar 4,17 persen. Bahkan, lebih tinggi dari pencapaian kinerja nasional yang tumbuh sebesar 5,01 persen.

Namun, Dito khawatir daya beli ini akan merosot jika kebijakan penurunan PTKP diterapkan. Masyarakat Yogyakarta yang memiliki Upah Minimum Provinsi (UMP) rendah tentu akan merasa sangat tertekan. Apalagi, saat ini terjadi pencabutan subsidi di beberapa bidang, seperti listrik dan bahan bakar minyak (BBM).

(Baca: Penghasilan Bebas Pajak Tinggi, tak Selalu Gerus Penerimaan)

Jika pemerintah ingin mengurangi PTKP, kata Dito, perlu diimbangi dengan kebijakan lainnya di sektor rill untuk menahan merosotnya daya beli masyarakat. "Kalau PTKP diturunkan, subsidi listrik untuk masyarakat kecil atau subsidi BBM jangan dicabut. Agar daya beli masyarkat tidak turun," jelasnya.

Selain itu, besaran nominal PTKP di daerah sebaiknya ditentukan di atas nilai rata-rata kebutuhan hidup bulanan masyarakat. Bukan berdasarkan nilai UMP.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan nilai PTKP Indonesia termasuk tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN. Hal ini berbanding terbalik dengan pendapatan pajak yang masih rendah. Jika nilai PTKP diturunkan, diharapkan pendapatan pajak akan meningkat.


(NIN)