Kasus Pemerkosaan Mahasiswi UGN

Perdamaian Internal UGM Tak Pengaruhi Proses Hukum

Ahmad Mustaqim    •    Selasa, 05 Feb 2019 07:17 WIB
pemerkosaan
Perdamaian Internal UGM Tak Pengaruhi Proses Hukum
Ilustrasi. Medcom.id/M Rizal

Yogyakarta: Langkah Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta menyelesaikan kasus dugaan pemerkosaan secara damai tak berkait dengan proses lain. Termasuk proses hukum kasus tersebut yang masih ditangani kepolisian.

Mahasiswa Fakultas Teknik berinisial HS diduga melakukan pemerkosaan terhadap mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), N saat kegiatan KKN di Pulau Seram, Maluku pada 2017 silam. Rektorat UGM mempertemukan HS dan N yang kini dianggap telah merampungkan kasus secara damai pada Senin, 4 Januari 2019.

"Proses yang dilakukan (UGM) semua independen. Kami akan menyampaikan secara resmi ke polisi dengan pertimbangan matang untuk tindak lanjut," kata Wakil Rektor UGM Bidang Kerja Sama dan Alumni, Paripurna Sugarda di Rektorat UGM pada Senin, 4 Januari 2019.

Paripurna belum mengetahui sejauh mana proses pidana yang berjalan di kepolisian. Ia berharap polisi bisa mengeluarkan pertimbangan rasional.

Kasus dugaan pemerkosaan ini dilaporkan seorang petugas keamanan UGM ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (saat itu disebut korban yang melapor oleh kepolisian). Menurut Pripurna, pelapor tidak mewakili institusi UGM.

"Kasus ini dilaporkan ke Polda sebagai pribadi, Tidak atas nama UGM. Meskipun pelapor merupakan pegawai di sini. Rektor juga sudah menegur (pelapor)," katanya.

Kata Paripurna, dekan, dosen, hingga dosen pembimbing, merupakan yang paling mengetahui suasana psikologis pelaku dan korban. Ia mengatakan mereka telah melakukan pendekatan dan mengajak berbicara dari hati ke hati.

"Langkah kami ambil dengan berhati-hati dengan melihat kemanfaatan dan kemudaratan ke depan. Yang terbaik menyelesaikan sebaik baiknya dan meminimalisasi dampaknya," ujar mantan Dekan Fakultas Hukum UGM ini.

Polda DIY sejauh ini telah memeriksa 26 saksi dalam kasus ini. Lima di antaranya saksi dari Maluku.

Kepala Bidang Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, AKBP Yuliyanto belum bisa memastikan langkah kepolisian berikutnya. "Saya belum dapat konfirmasi (perkembangan penanganan kasus terbaru)," ujar mantan Kapolres Sleman ini.
 


(SUR)