HTI Jateng akan Menempuh Jalur Hukum

Mustholih    •    Rabu, 19 Jul 2017 15:21 WIB
pembubaran hti
HTI Jateng akan Menempuh Jalur Hukum
Ketua HTI Jawa Tengah Abdullah (kanan) -- MTVN/Mustholih

Metrotvnews.com, Semarang: Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jawa Tengah tidak puas dengan keputusan Kementerian Hukum dan HAM yang mencabut Surat Keputusan Badan Hukum HTI. Mereka menyatakan akan menempuh jalur hukum.

"Mungkin gugatan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). Tapi, masalah (gugatan) itu kita serahkan ke pusat," kata Ketua HTI Jawa Tengah Abdullah di Semarang, Jawa Tengah, Rabu 19 Juli 2017.

Abdullah menegaskan, HTI Jateng masih menunggu arahan dari HTI Pusat. Apa pun instruksinya, HTI Jateng bakal taat.

"Kalau diarahkan berhenti, ya berhenti. Secara organisasi kita tertib, tidak ada daerah melangkah sendiri tanpa ada arahan dari Jakarta. Daerah harus sejalan dengan pusat," ujar Abdullah.

(Baca: HTI Dianjurkan Berjuang di Pengadilan)

HTI tercatat di Kemenkumham sebagai Badan Hukum Perkumpulan dengan nomor registrasi AHU-00282.60.10.2014 pada 2 Juli 2014. HTI mengajukan permohonan Badan Hukum Perkumpulan secara elektronik melalui website ahu.go.id.

Dengan adanya pencabutan SK, maka HTI dinyatakan bubar. Pembubaran HTI sesuai dengan Pasal 80A Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

Pantauan Metrotvnews.com, markas HTI Jateng di Jalan Kintelan Baru, Semarang, tampak lengang dan tidak ada aktivitas apa pun. Beberapa pengurus, termasuk Ketua HTI Pusat, berada di kantor sektetariat.

Setelah Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Organisasi Massa, HTI Jateng memang menurunkan aktivitas organisasinya. "Kita cooling down dulu. Kebetulan juga belum ada rencana kegiatan. Suasananya masih suasana halalbihalal," jelas Abdullah.

(Baca: Dibubarkan, Unjuk Rasa Atas Nama HTI Terlarang)

Meski begitu, Abdullah kembali menegaskan HTI Jawa Tengah tetap berada pada pendirian menolak Perppu tentang Ormas. Perppu tentang Ormas dianggap sebagai alat pemerintah untuk mengeluarkan SK pencabutan Badan Hukum HTI.

"Posisi Hizbut Tahrir menolak. Karena tdak ada lasan yang bisa diterima, tidak ada kegentingan memaksa dan tidak ada kekosongan hukum. Kita menganggap keluarnya Perppu itu tidak bisa diterima," jelas Abdullah.


(NIN)