Komnas Duga Ada Pelanggaran HAM Dalam Proses Pembangunan Bandara NYIA

Ahmad Mustaqim    •    Sabtu, 16 Dec 2017 11:04 WIB
infrastrukturbandara
Komnas Duga Ada Pelanggaran HAM Dalam Proses Pembangunan Bandara NYIA
Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam. (Medcom.id-Ahmad Mustaqim)

Kulon Progo: Komnas HAM menduga ada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam proses pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Dugaan itu muncul usai komisioner Komnas HAM, Choirul Anam mendatangi warga di Desa Glagah, Kecamatan Temon pada Jumat malam, 15 Desember 2017. 

Pertemuan itu berlangsung lebih dari satu jam. Sejumlah warga dan beberapa aktivis menceritakan sejumlah peristiwa yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Mulai kasus pencongkelan daun pintu dan daun jendela secara paksa, kasus pemukulan sejumlah pendamping warga, hingga pepohohon warga dirobohkan, dan tanahnya dilubangi dengan alat berat. 

"Ada indikasi pelanggaran HAM (di proses pembangunan bandara NYIA). Ada teror yang diperoleh warga, perampasan hak semena-semena walau belum jelas duduk perkaranya. Sementara dari laporan warga hanya itu yang kami tangkap," ujar Choirul dijumpai Medcom.id di Desa Glagah pada Jumat malam, 15 Desember 2017. 

Ia mengatakan tidak boleh atas nama apapun masyarakat mengalami tindak kekerasan. Salah satu pola yang menurut Choirul terjadi yakni adanya upaya mendorong tindak kekerasan horizontal. Menurut dia, PT Angkasa Pura I dan negara harus menghormati hak asasi dan hak kepemilikan orang. 

Jadi, lanjutnya, tidak boleh ada tindakan semena-mena atas nama pembangunan merampas begitu saja. Ia juga mengkritik adanya proses konsinyasi yang kerap memunculkan masalah. 

"Dalam konsinyasi, keberadaan orang, tata nilai, kebudayaan, dan keberadaan sebagainya tidak pernah dihitung. Dia dihitung hanya secara formal, secara angka terus dibiarkan begitu saja," jelasnya. 

Komnas HAM meminta penghentian proses pembangunan banadara Kulon Progo. Menurutnya, perlu ada pertemuan antara PT Angakasa Pura dengan masyarakat sebagai pemilik hak tanah, dan Komnas HAM bisa menjadi mediator. Jika tak demikian, Komnas HAM bisa mengambil peran pemantauan dalam lanjutan proses pembangunan bandara tersebut. 

"Kami menawarkan dua mekanisme, mediasi dan pemantauan. Kami masih butuh proses untuk kemudian mengeluarkan rekomendasi dalam kasus ini," ujarnya. 

Ia menambahkan, pemerintah Indonesia juga harus tunduk pada aturan International Civilion Aviation organisasi (ICAO), organisasi penerbangan sipil di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berbasis di Montreal, Kanada. Salah satu syarat pembangunan bandara internasional di suatu negara yakni mengatur tata kelola pembangunan penerbangan tak boleh melanggar HAM. 

"Clear itu sebenarnya. Indonesia bagian dari ICAO. Percuma memaksakan diri (bandara) cepat beroperasi tapi menutup mata pada problem-problem kemanusiaan, tak ada gunanya. Bandara ini akan tercatat sebagai bandara yang tak menghormati hak asasi manusia. Jika (masalag) diselesaikan dengan baik, ini akan tercatat sebagai bandara yang menghormati HAM," jelasnya. 

PT Angkasa Pura I dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebelumnya menyatakan bakal mengupayakan langkah persuasif dalam lanjutan proses pembangunan bandara. 

"Kami sudah melakukan pendekatan. Kami akan bertindak persuasif agar tidak ada tindakan yang tidak perlu di kemudian hari. Awal 2018 pembangunan harus sudah mulai," kata Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kulonprogo, Triyono saat berdampingan dengan Project Manager NYIA, R. Sujiastono dan General Manager Bandara Adisutjipto PT Angkasa Pura I, Agus Pandu Purnama. 



(ALB)