LBH Yogyakarta Sebut 2017 Jadi Tahun Penggusuran

Ahmad Mustaqim    •    Kamis, 28 Dec 2017 15:47 WIB
yogyakarta
LBH Yogyakarta Sebut 2017 Jadi Tahun Penggusuran
Kepala Divisi Kampanye LBH Yogyakarta Istianah dan Kepala Dapertemen Advokasi LBH Yogyakarta Yogi Zul Fadhli -- medcom.id/Ahmad Mustaqim

Yogyakarta: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta menyatakan 2017 menjadi tahun penggusuran dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Hal ini terangkum dalam laporan LBH Yogyakarta berjudul 'Rezim Represi dan Pelanggaran HAM yang Menjadi-jadi'.

"Laporan catatan akhir tahun ini berdasarkan pendampingan kasus yang LBH Yogyakarta lakukan," kata Kepala Divisi Kampanye LBH Yogya Istianah, Rabu, 27 Desember 2017.

Istianah menjelaskan, dialog tak menjadi jalan dalam mencari solusi permasalahan. Setidaknya, ada 212 aduan kasus yang masuk LBH Yogyakarta dalam medio 1 November 2016 hingga 14 November 2017. Jumlah aduan kasus ini meningkat dari tahun sebelumnya, yakni sebanyak 198. Sementara, 2015 ada 245 aduan kasus dan 2014 sebanyak 230 kasus.

"Meski (aduan kasus) sempat turun pada 2016, namun akhirnya meningkat lagi pada 2017. Tahun sebelumnya juga banyak aduan," ungkapnya.

Dari 212 aduan, 72 berupa kasus pidana, perdata 126, dan tata usaha negara 14. Jika dimasukkan kategori kasus struktural, Istianah menjelaskan, perkara yang LBH Yogyakarta tangani memiliki dimensi pelanggaran HAM, dan pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha, mulai negara, serta korporasi.

Istianah, kasus-kasus yang ditangani juga bermuatan nilai penggusuran. Misalnya penggusuran yang dilakukan PT KAI di Magelang, Jawa Tengah dan di Yogyakarta; penggusuran pedagang di kawasan Terminal Giwangan; dan penggusuran proyek pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kecamatan Temon, Kulon Progo.

"Jika dilihat dari domisili pengadu, Kota Yogya ada 80 kasus, Sleman 47, Gunungkidul 10, Bantul 45, Kulon Progo 6, dan luar provinsi 24. Pengadu juga dari berbagai latar belakang, mulai dari yang berpendidikan hingga yang tak mengenyam pendidikan," tuturnya.

Kepala Departemen Advokasi LBH Yogyakarta Yogi Zul Fadhli mengungkapkan, tingginya pelanggaran HAM terlihat dari banyaknya aduan yang masuk. Pelanggaran HAM dilegitimasi pendekatan hukum perundang-undangan.

"Hukum dijadikan sarana penguasan melakukan diskriminasi dan represi terhadap masyarakat miskin dan marginal," katanya.

Yogi mencontohkan proyek pembangunan NYIA. Terjadi represivitas aparat dengan penangkapan belasan aktivis pendamping warga. Padahal, pembangunan NYIA juga belum dilengkapi dokumen izin lingkungan.

"Peraturan yang ada terkesan diskriminatif, keras kepada rakyat, dan lunak pda penguasa. Partisipasi masyarakat diizinkan lewat penundukan diri, sedangkan kritik dipahami sebagai pembangkangan," cetus Yogi.

Yogi menambahkan, meningkatkan angka penggusuran tak lepas dari rezim saat ini yang mengatasnamakan rezim pembangunan. Ia menyebut hukum dipakai penguasa negara menyingkirkan warga miskin dan terpinggirkan.


(NIN)