Banyak Desa Masih Setengah Hati Alokasikan Dana Desa untuk BUMDes

Pythag Kurniati    •    Senin, 13 Nov 2017 13:27 WIB
Banyak Desa Masih Setengah Hati Alokasikan Dana Desa untuk BUMDes
Sekjen Kementerian Desa dan PDTT Anwar Sanusi memberikan arahan dalam acara BUMDes Talk di Kota Solo yang dihadiri ratusan pengelola BUMDes dari Jateng DIY.

Solo: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mendata, jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia meningkat cukup banyak dalam kurun waktu satu tahun.

Sekjen Kementerian Desa dan PDTT Anwar Sanusi menyebut, tahun 2016 jumlah BUMDes di Indonesia sebanyak 18 ribu. Hingga Oktober tahun 2017, jumlah BUMDes menjadi 22 ribu.

"Artinya ada peningkatan sebanyak 4 ribu BUMDes dalam kurun waktu satu tahun," jelas Anwar di sela acara BUMDes Talk di Kota Solo, Jawa Tengah, Senin, 13 November 2017.

Namun, peningkatan kuantitatif tersebut belum diiringi dengan maksimalnya pengembangan BUMDes. Anwar menyebut banyak desa yang masih setengah hati mengalokasikan dana desa untuk BUMDes.

Banyak desa yang mengalokasikan Rp 5 juta hingga Rp 15 dari dana desa untuk BUMDes. "Itu paling hanya sekitar satu atau dua persen saja dari dana desa," papar dia.

Hal tersebut, lanjutnya, memang menjadi mayoritas kendala berkembangnya BUMDes. Masyarakat masih terkesan bingung mengembangkan BUMDes.

"Jangan-jangan masyarakat tidak memiliki pandangan yang cukup konkret dalam pengembangan BUMDes ini" terang Anwar.

Ia mengimbau, pengelola BUMDes tidak ragu mengalokasikan dana desa bagi pengembangan BUMDes. Asalkan hal tersebut tepat sasaran. 

"Dana desa dialokasikan misalnya Rp 200 juta untuk BUMDes tidak apa-apa, asalkan BUMDes ini dibentuk melalui peraturan desa yang lahir dari musyawarah desa," katanya.

Sehingga masayarakat tidak terpancang pada pembangunan infrastruktur dengan mengesampingkan pembangunan lainnya. "Infrastruktur memang prioritas, tapi BUMDes juga tidak boleh ditinggalkan," katanya.

Terhadap 22 ribu BUMDes yang telah terbentuk di Indonesia, Kemendes PDTT akan melakukan monitoring. Pengawasan dilakukan oleh Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa Kemendes PDTT untuk mengetahui persoalan yang dialami BUMDes.

Kemendes PDTT juga menggandeng sejumlah pihak untuk mengembangkan BUMDes. Seperti Himbara, BUMN dan Bulog.

"Sedangkan untuk pendampingan kita gandeng Perguruan Tinggi, seperti Universitas Gajah Mada (UGM)," pungkasnya.

(ALB)