PPIH Desak Daerah Bikin Perda Penjemputan Haji

Pythag Kurniati    •    Jumat, 06 Oct 2017 18:45 WIB
haji 2017
PPIH Desak Daerah Bikin Perda Penjemputan Haji
ilustrasi Metrotvnews.com

Metrotvnews.com, Boyolali: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Haji Jateng DIY mendesak pemerintah daerah menerbitkan peraturan daerah (perda) mengenai pemberangkatan dan penjemputan haji. Desakan tersebut menindaklanjuti masih minimnya daerah yang memerhatikan transportasi jemaah haji.

Kasubag Humas PPIH Jateng DIY M. Afief Mundzir menjelaskan, baru sedikit daerah yang memiliki perda pemberangkatan dan penjemputan jemaah haji. "Jumlahnya baru 14 kabupaten/kota di Jateng," urai Afief, Jumat, 6 Oktober 2017.

Artinya belum ada separuh dari seluruh daerah di Jateng memiliki perda tersebut. Beberapa kabupaten/kota yang telah memiliki perda pemberangkatan dan penjemputan haji antara lain Pekalongan, Banjarnegara, Purbalingga, Kudus dan Demak.

Perda tersebut ia nilai penting untuk diteebitkan. Lantaran selama ini beberapa kabupaten kota tidak maksimal memfasilitasi transportasi pemberangkatan atau pemulangan. 

Seringkali jemaah haji harus mengeluarkan iuran untuk menyewa kendaraan penjemput dari wilayah menuju embarkasi, maupun dari debarkasi menuju wilayah masing-masing.

"Padahal bisa dibebankan ke APBD. Kalaupun tidak, bisa menggunakan sumber lain. Bukan uang pribadi jemaah haji," katanya.

Imbas dari semua itu, lanjutnya, keluarga jemah haji seringkali berbondong-bondong menjemput di Debarkasi Haji. Jika Perda pemberangkatkan dan penjemputan diterbitkan, Afief melanjutkan, setidaknya akan ada payung hukum yang digunakan sebagai dasar. 

Ia menerangkan, persoalan ini akan menjadi salah satu bahasan dalam rapat evaluasi pascapemulangan jemaah haji Jateng DIY. Rapat akan mengundang seluruh bupati dan Wali Kota di Jawa Tengah.

"Rencananya rapat digelar dalam minggu ini di Semarang. Nanti akan kami sampaikan di sana," kata dia.


(ALB)