Dinas Perizinan Yogyakarta tidak Bisa Tertibkan Menara Komunikasi tak Berizin

Patricia Vicka    •    Selasa, 20 Sep 2016 19:36 WIB
menara telekomunikasi
Dinas Perizinan Yogyakarta tidak Bisa Tertibkan Menara Komunikasi tak Berizin
Ketua Pansus Menara Telekomunikasi Agung Damar Yogyakarta, MTVN - Patricia Vicka

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Lebih 100 menara komunikasi berdiri di Kota Yogyakarta tanpa izin. Namun Dinas Perizinan (Dinzin) Pemerintah Kota Yogyakarta tak memiliki wewenang untuk menertibkan menara-menara tersebut.

Kepala Bidang Regulasi dan Pengembangan Kinerja Dinzin Pemkot Gatot Sudarmono mengatakan menara komunikasi mulai dibangun pada 2009. Namun sejak itu, hanya 90 menara komunikasi yang memiliki izin untuk berdiri di Kota Yogyakarta. 

"Kami sudah memberi waktu pada pemilik menara untuk mengurusi izin. Tapi hingga kini kami belum menerima pengajuan izin pendirian menara komunikasi kembali," ujar Gatot dalam diskusi bertajuk Telaah Keberadaan Tower tak Berizin di Kota Jogja di DPRD Kota Yogyakarta, Selasa (20/9/2016).

Selain izin mendirikan bangunan (IMB), Gatot menjelaskan sejumlah syarat perusahaan komunikasi membangun menara. Yaitu perhitungan kontruksi tiang, jaminan asuransi, dan izin persetujuan penduduk setempat.

Aturan itu, kata Gatot, tertulis dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Mentri Nomor 18 tahun 2009. Meski demikian, perusahaan juga harus menjalankan aturan daerah.

"Kalau di sini (Yogyakarta), harus ada IMB-nya," ujar Gatot.

Namun Dinzin tak berwenang menertibkan menara ilegal. Penertiban merupakan wewenang dari Dinas Ketertiban.

Sebelumnya Forum Pemantau Independen pakta integritas (Forpi) menemukan banyak menara telekomunikasi tak berizin dibangun di sejumlah tempat umum dan fasilitas publik. Misalnya di trotoar, kebun, hingga di depan Gedung DPRD Yogyakarta.


(RRN)