Pakar: Perlu Dibuat Standar Umum Kelulusan Siswa

Patricia Vicka    •    Senin, 28 Nov 2016 15:11 WIB
ujian nasional
Pakar: Perlu Dibuat Standar Umum Kelulusan Siswa
Foto ilustrasi. (Ant/Adeng Bustomi)

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berencana memoratorium ujian nasional (UN). Pelaksanaan ujian kelulusan siswa bakal dikembalikan ke pemerintah daerah. 

Hanya saja, UN tidak perlu dihapus selamanya. Pemerintah pusat juga perlu membuat standar umum syarat kelulusan. 

"Kita dulu pernah usulkan ada evaluasi sekolah berskala nasional yang diadakan dalam waktu tertentu, misalnya tiga tahun sekali. Sebagai alat ukur penilaian pemerintah. Tapi namanya bukan ujian nasional," ujar Ketua Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta, Prof Wuryadi, melalui sambungan telepon di Yogyakarta, Senin (28/11/2016).

Baca: Usulan Mendikbud Soal Moratorium UN Dinilai Tergesa-gesa

Namun evaluasi sekolah bentuknya tidak bisa dipukul rata di semua daerah berupa soal yang seragam. Karena, kemampuan sumber daya manusia dan fasilitas di setiap daerah berbeda. Pemerintah perlu membuat semacam standar penilaian evaluasi sekolah yang disesuaikan dengan keadaan daerah.

"Soal Matematika di DIY tidak bisa diterapkan ke Papua. Enggak adil kalau penilaian disamakan semua daerah," tuturnya.

Untuk syarat kelulusan, menurut Wuryadi, idealnya pemerintah pusat hanya menyiapkan standar kelulusan secara umum. Sementara pemerintah daerah yang membuat detailnya dan memutuskan lulus atau tidaknya seorang siswa.

Baca: Keputusan Moratorium UN Dinilai Tepat

"Misalnya Pemerintah pusat memberitahu kalau mau lulus SD itu seorang siswa harus bisa membaca, menulis, berhitung. tapi pemerintah di daerah yang menilai dan memutuskan kemampuan siswa itu apakah layak atau tidak diluluskan," pungkasnya.

UN tetap diperlukan

Praktisi pendidikan dari Universitas Gadjah Mada, Prof Mudrajad Kuncoro tidak setuju jika UN dihapuskan selamanya. Ia menilai UN tetap perlu ada untuk mengukur dan mengevaluasi sejauh mana penyerapan informasi dan pendidikan di suatu daerah. Hanya saja pelaksanaannya tidak perlu setiap tahun.

"UN bukan untuk syarat utama kelulusan dan syarat masuk jenjang lebih tinggi. Perlu ada nilai lain yakni nilai soft skill seperti nilai afektif dan psikomotorik dari sekolah sebagai pertimbangan kelulusan siswa," kata  Guru Besar Fakultas Psikologi UGM ini.

Baca: Pelaksana UN SMA diserahkan ke Pemda

Ide moratorium UN dicetuskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Presiden Joko Widodo setuju dengan wacana itu.

Pelaksanaan moratorium tinggal menunggu instruksi presiden diterbitkan. Saat ini, kata Muhadjir, Kemendikbud tengah merampungkan persiapan moratorium UN.

Muhadjir juga telah mengumpulkan kepala dinas pendidikan se-Indonesia untuk menjelaskan secara teknis. Moratorium UN ditargetkan terealisasi pada 2017.


(SAN)