Pengikut Ormas Anti Pancasila di Jepara Dipantau

Rhobi Shani    •    Kamis, 20 Jul 2017 13:56 WIB
perppu pembubaran ormas
Pengikut Ormas Anti Pancasila di Jepara Dipantau
Kantor DPP HTI di Tebet, Jakarta. Foto: Metrotvnews.com/Juven Martua Sitompul

Metrotvnews.com, Jepara: Organisasi masyarakat anti Pancasila tak ditemukan di Kabupaten Jepara. Meski begitu, jajaran aparat keamanan TNI, Polri, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) menemukan pengikut ormas terlarang, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Kota Ukir.
 
Komandan Kodim 0719 Jepara Letkol Inf Ahmad Basuki menyampaikan, pihaknya tak menemukan ormas terlarang seperti HTI secara resmi di Jepara. Namun, pihaknya menemukan sejumlah warga Jepara menjadi pengikut ormas tersebut.
 
“Mereka tak berkegiatan disini (Jepara), tapi gabung di Semarang. Ketika ada aksi demo-demo di Jakarta mereka juga ikut berangkat,” ujar Basuki, Kamis 20 Juli 2017.
 
Basuki bilang, saat ini jajarannya memantau aktivitas pengikut ormas tersebut. Serta, melakukan pendekatan secara personal dan memberikan imbauan untuk tak lagi mengikuti kegiatan-kegiatan ormas terlarang.
 
“Karena kami tidak bisa melarang, hanya memberikan imbauan,” ujar Basuki.
 
Senada disampaikan Kepala Bakesbangpol Jepara Mulyaji. Paska pengesahan Perppu ormas, serta adanya instruksi pembubaran ormas yang anti Pancasila, Mulyaji bilang, pihaknya sudah melakukan pemantauan. Namun, hasil pengamatan yang dilakukan, di Jepara tidak ada ormas yang terindikasi anti Pancasila.
 
“Saya pastikan juga ormas di Jepara yang terdaftar di kami tidak ada yang anti Pancasila,” ungkap Mulyaji.
 
Mulyaji bilang, situasi saat ini di Jepara kondusif. Tak ada gejolak paska adanya Perppu dan dorongan pembubaran sejumlah rrmas di Indonesia.
 
“Kami juga mengimbau kepada ormas-ormas yang ada di Jepara agar tidak melakukan tindakan yang memicu gesekan,” pintanya.

HTI tercatat di Kemenkumham sebagai Badan Hukum Perkumpulan dengan nomor registrasi AHU-00282.60.10.2014 pada 2 Juli 2014. HTI mengajukan permohonan Badan Hukum Perkumpulan secara elektronik melalui website ahu.go.id.

Namun, Rabu, 19 Juli 2017, Pemerintah Indonesia mencabut SK Badan Hukum HTI dan dinyatakan bubar. Pembubaran HTI sesuai dengan Pasal 80A Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.


(ALB)