Bareskrim Sita Delapan Bidang Tanah Milik Tersangka Korupsi di Tegal

Kuntoro Tayubi    •    Jumat, 29 Sep 2017 19:17 WIB
kasus korupsi
Bareskrim Sita Delapan Bidang Tanah Milik Tersangka Korupsi di Tegal
Penyidik Dittipikor Mabes Polri memasang papan penyitaan tanah milik tersangka, Yusafni, MTVN - Kuntoro

Metrotvnews.com, Brebes: Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri menyita aset milik tersangka kasus dugaan korupsi, Yusafni, di Tegal, Jawa Tengah. Yusafni merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk infrastruktur di Sumatera Barat periode 2012-2016. yang disembunyikan di Desa Margahayu, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Jumat, 29 September 2017. 

Petugas memasang papan penyitaan pada delapan bidang tanah seluas 14.927 meter persegi di Desa Margahayu, Kecamatan Margasari, Tegal. Diduga, Yusafni membeli aset itu dari hasil kprupsi pengadaan tanah bernilai Rp1,2 miliar.
 
Kanit Subdit 4 Dittipikor Mabes Polri, AKBP Rahmat Nurhidayat, mengatakan Yusafni merupakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Prasarana Jalan Sumbar. Sejak 2012 sampai 2016, telah mencairkan anggaran biaya ganti rugi pengadaan tanah sebanyak Rp120 miliar.

Baca: Bareskrim Tangkap Tersangka Korupsi Pembangunan Infrastruktur Sumbar

Yusafni melakukan pembayaran ganti rugi tanah tidak sesuai dengan ketentuan dengan membuat pertanggungjawaban anggaran fiktif. Akibat perbuatannya, negara mengalami kerugian hingga Rp63 miliar. Pelaku telah ditahan pada Kamis malam 27 Juli 2017 di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten.
 
Rencananya akan dipakai untuk membuat bisnis penambangan galian C. Namun belum sempat beroperasi, Bareskrim berhasil mengendus keberadaan tanah haram tersebut.

“Selain 8 bidang tanah, sebelumnya kami juga telah menyita mobil Avanza mliknya di Semarang,” ungkapnya.
 
Baca: Penyidik Bareskrim Sita Mobil Mewah Milik PPK Dinas Prasarana Jalan Sumbar
 
Yusafni dijerat Pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.


(RRN)